"Yang jelas jadi nggak bagus terutama dari sisi pemerintah, karena keras bangat (tanggapan Luhut), kan rakyat kaget gitu, kok pemerintah ke rakyatnya nyerang balik gitu ngancam-ngancam. Jadi sangat tidak elok gitu, yang jadi terpuruk atau jelek citranya ya pemerintah," ujar Hendri kepada detikcom, Selasa (21/3/2018).
Hendri menilai wajar jika Luhut kerap menggunakan gaya komunikasi yang ceplas-ceplos. Namun gaya komunikasi tersebut kurang baik jika dipakai menyerang balik Amien Rais yang memberikan kritik ke Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Haruskah Amien Rais Minta Maaf? |
Hendri mengingatkan pemerintah harusnya lebih berhati-hati dalam menanggapi kritik dari masyarakat seperti Amien Rais. Pemerintah harus lebih membangun komunikasi publik yang baik jelang pemilihan presidan tahun 2019 mendatang.
"Hal-hal seperti ini sensitif, kadang-kadang orang tidak melihat siapa Amien Rais dan kenapa Amien Rais berkata seperti itu, tapi kemudian kan mereka melihatnya Amien Rais sebagai sosok rakyat juga. Yang pastinya kalau bicara, apalagi seorang Amien Rais yang kalau bicara pasti ada datanya juga," ucap Hendri.
Menurut Hendri kritik Amien Rais ke Jokowi sebagai hal yang wajar. Luhut pun harusnya tak perlu menanggapinya dengan reaktif.
"Dan ternyata kan maksudnya kan demikian, Amien mengatakan bahwa masih ada lahan yang dikuasai oleh asing kemudian beberapa lahan yang hanya dikuasai oleh segelintir warga negara. Ya wajar saja, namanya juga diingatkan, sebenarnya nggak usah langsung reaktif luar biasa. Ini jadi kalau menurut saya, ini bukan hanya menambah kegaduhan, tapi juga kerugian besar buat pemerintah," ungkapnya.
"Itu keras bangat loh, itu kan ancaman yang dikeluarkan pejabat negara. Masa rakyat ngomong terus diancamnya begitu, siapa yang berani lawan negara? Ya apa pun itu sebuah ancaman yang membuat kita kaget," imbuhnya.
Saling serang pernyataan antara Luhut dan Amien dikatakan Hendri harus diselesaikan melalui diskusi terbuka. Hendri pun melihat Amien tak perlu meminta maaf atas pernyataannya tersebut.
"Nggak usah (minta maaf), ini selesaikan saja dengan diskusi terbuka, jadi ini ya terserah siapa yang bisa memediasi, bisa Pak Jokowi, ya kalau Pak Jokowi merasa terlalu tinggi, ya bisa tokoh-tokoh bangsa yang lain. Atau Universitas memediasi, nggak ada yang salah juga, maksud saya sebuah masukan kan wajar dari rakyat," tutur dia.
(nvl/asp)