Sandiaga Yakin PNS Pria Cuti 1 Bulan Tidak Ganggu Kinerja

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meyakini PNS pria yang cuti saat istrinya melahirkan tidak akan mengganggu kinerja Pemprov DKI Jakarta. Sandiaga mengatakan Pemprov DKI Jakarta bekerja tim, bukan individu.

"Kami nggak pernah mendukung superman, selalu superteam. Jadi selalu bangun timnya. Kalau ada yang lagi cuti ya selalu bekerja sama," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2018).

Baca juga: PNS Pria Cuti 1 Bulan Dinilai Ganggu Kinerja, Ini Kata KemenPAN-RB

Sandiaga mengaku belum mengetahui detail persyaratan mengajukan cuti tersebut. Pergub cuti, menurut Sandiaga, akan diterbitkan untuk mengatur hal tersebut.

"Mudah-mudahan nanti pergubnya sudah keluar. Nanti Pak Syamsudin (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) yang sampaikan. Tapi intinya, kami ikutin bagaimana yang digariskan oleh pemerintah pusat, kami sesuaikan," jelasnya.

Baca juga: Menteri PAN-RB: Cuti Sebulan PNS Bila Istri Dirawat Inap

Politikus Gerindra ini mengatakan sudah lama ingin memberikan cuti bagi PNS pria. Dia menilai cuti tersebut penting untuk sebuah keluarga.

"Kami memang sudah dari lama memberikan janji untuk masa keemasan itu sebelum dan setelah melahirkan itu. Ayah dan ibu bisa bekerja sama bekerja sama untuk minggu pertama kelahiran bayinya," jelasnya.

Baca juga: PNS DKI Pria Bisa Cuti Hamil, Sandiaga: Kami Sudah Janjikan

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tak setuju dengan kebijakan pemerintah yang mengizinkan tentang pegawai negeri sipil (PNS) pria yang dapat mengajukan cuti hingga sebulan untuk menemani istri melahirkan/operasi caesar. Kebijakan tersebut dinilai mengganggu kinerja pemerintah.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan cuti ini dapat mengganggu kinerja pemerintah, terutama birokrasi, contohnya dalam hal pengurusan berbagai macam izin usaha atau investasi. Sebab, menurutnya, karena cuti tersebut pemerintah bisa kekurangan tenaga hingga membuat kinerja jadi tak maksimal.

"(Jadi cuti ini) Mengganggu, sangat mengganggu (kinerja pemerintah)," kata Hariyadi kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (14/3).

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/aan)