Jokowi Teken Perpres UKP Pancasila Naik Jadi Selevel Kementerian

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Perpres ini mengatur Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) naik statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sebagaimana dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu (14/3/2018), Jokowi telah meneken perpres tersebut pada 28 Februari 2018. Dalam aturan itu, BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Baca juga: Megawati dan Zulkifli Hasan Gelar Pertemuan Tertutup di MPR

"Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, yang dipimpin Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala," demikian bunyi Pasal 1 ayat 1 dan 2 Perpres.

Dari sisi keorganisasian, tak ada yang terlalu signifikan perbedaan antara UKP-PIP dan BPIP. BPIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Baca juga: MPR-UKP Pancasila Sepakati Usulan Amendemen Terbatas UUD 1945

"Dengan peraturan presiden ini, dibentuk BPIP, yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila," bunyi Pasal 2 ayat 1 Perpres.

Struktur organisasi BPIP terdiri atas Dewan Pengarah, yang terdiri atas ketua dan anggota. Megawati Soekarnoputri masih bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Sedangkan bagian pelaksana terdiri atas Kepala; Wakil Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi; Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Kepala BPIP dijabat oleh Yudi Latief.

"Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah," bunyi Pasal 8 Perpres. (dkp/bag)