MPR-UKP Pancasila Sepakati Usulan Amendemen Terbatas UUD 1945

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan hari ini menerima kedatangan jajaran pengurus Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Hasil pertemuan itu adalah diusulkan adanya pembahasan amendemen terbatas terhadap UUD 1945.

"Akhirnya tadi disepakati soal usulan amendemen terbatas (UUD 1945). Soal haluan negara. Nanti akan dikonsultasikan dengan Presiden," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: Dear Mega-Zulkifli, Membahas Pancasila Kok Tertutup?

Kesepakatan antara MPR dan UKP-PIP ini berdasarkan berbagai usulan masyarakat terkait UUD 1945. Selain itu, MPR menilai perlu adanya evaluasi terhadap hasil amendemen UUD 1945 terakhir.

"Setelah ada amendemen empat kali UUD 1945, setelah 20 tahun, perlu kita diskusikan. Mana yang baik kurang dan perlu disempurnakan. Diskusi terbuka dan blak-blakan tadi," jelas Ketum PAN ini.

Baca juga: Gelar Pertemuan Tertutup dengan Mega, Zulkifli: Tak Bahas Pilpres

Menurutnya, banyak persoalan kebangsaan yang bisa dibenahi melalui amendemen terbatas UUD 1945. Di antaranya, sebut Zulkifli, soal penanggulangan isu SARA dan korupsi kepala daerah.

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri. Ia datang bersama beberapa anggota Dewan Pengarah UKP-PIP, di antaranya Try Sutrisno dan Mahfud MD. Pertemuan digelar tertutup sejak pukul 10.05 WIB dan selesai sekitar pukul 12.45 WIB.

Zulkifli mengatakan tak ada pembahasan lain di luar pembahasan penyempurnaan naskah draf Garis-Garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila (GBH-PIP). Ia menampik ada pembahasan soal koalisi di Pilpres 2019 bersama Ketum PDIP itu. (tsa/dkp)