"Tidak perlu ada dikotomi dari parpol atau nonparpol. Semua untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Hasto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Hal ini sekaligus menepis isu yang menyebut PDIP menginginkan cawapres Jokowi tidak datang dari kader parpol koalisi. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan di antara parpol-parpol pendukung. PDIP dikatakan memilih mengambil jalan tengah demi menjunjung asas keadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PDIP selalu membuka ruang bagi hadirnya kepemimpinan dari parpol ataupun dari luar parpol yang menurut PDIP memiliki kualifikasi kepemimpinan yang baik," sebut Hasto.
Hal ini sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Ia menyebut kesempatan cawapres Jokowi dari kader parpol lain masih terbuka luas. PDIP, sebut Andreas, tak memaksakan cawapres dari kader PDIP atau nonkader parpol.
"Bisa ya, bisa tidak (selain kader PDIP). Jokowi kan sudah kader PDIP," ujar Andreas, Selasa (13/3).
Pernyataan dari PDIP ini seperti membuka peluang untuk sosok-sosok yang telah disorongkan oleh parpol pendukungnya. Di antaranya ada nama Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura Moeldoko.
Selain itu, ada nama Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang belakangan santer terdengar akan dimajukan sebagai cawapres Jokowi. Meski hingga saat ini PD belum mendeklarasikan dukungan resmi, sinyal kemesraan politik antara Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi tertangkap saat rapimnas PD pekan lalu.
(tsa/dkp)