Komisi III-Kapolri akan Rapat Bahas Tunda Kasus Calon di Pilkada

Jakarta - Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Beberapa isu akan ditanyakan kepada Kapolri, salah satunya soal usul Menko Polhukam Wiranto yang ingin proses kasus korupsi calon kepala daerah di Pilkada 2018 ditunda.

"Karena itu juga soal hukum, mungkin teman-teman akan membahas itu (usul Wiranto agar proses kasus korupsi cakada ditunda)," ujar anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: Kontroversi Imbauan Tunda Kasus Calon Kepala Daerah di Pilkada

Dijelaskan Hinca, agenda rapat hari ini bersifat umum. Artinya, Komisi III akan menanyakan hal formal terkait kelembagaan kepolisian, kegiatan penanganan kasus, dan sebagainya.

Soal usul Wiranto, Hinca punya pandangan pribadi. Bagi dia, penegakan hukum dan pesta demokrasi haruslah dipisahkan, tidak boleh diintervensi.

"Saya kira mari kita bedakan penegakan hukum dengan pesta demokrasi. Itu dua hal yang berbeda. Jadi penegakan hukum itu independen, tak usah diintervensi, biarkan itu berjalan," jelas Hinca.

Baca juga: Sarankan Kasus Calon Kepala Daerah Ditunda, Polri Ingin Situasi Tenang

Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang diduga korupsi. Alasannya, proses hukum dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara.

"Karena apa? (Proses hukum) akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," kata Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3). (gbr/idh)