Fahri Hamzah: UU MD3 Berlaku Kalau Sudah Dapat Nomor

Jakarta - Meski belum ditandatangani Presiden Jokowi, UU MD3 yang baru saja disahkan tetap sah dan bisa berlaku sesuai UU Pembentukan Peranturan Undang-undang. Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menganggap UU itu tak serta merta berlaku.

"UU MD3 berlaku kalau sudah dapat nomor dalam lembaran negara," ujar Fahri kepada detikcom, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: Pakar Hukum: UU MD3 Berlaku Hari Ini, Kritik DPR Bisa Dipidana

Fahri menambahkan, karena UU itu belum berlaku otomatis pasal-pasal di UU tersebut juga belum bisa diterapkan.

"Karena waktu diberlakukan kan harus dikutip. (Misalnya) Berdasarkan UU MD3 Nomor?" ucapnya.

Pandangan Fahri berbeda dengan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari. Menurut Feri, meski tanpa tanda tangan Jokowi, UU tersebut sudah bisa berlaku dan pasalnya sudah bisa diterapkan.

"Mulai hari ini UU MD3 sudah berlaku otomatis pasalnya juga sudah berlaku dan bisa diterapkan," ucap Feri di kesempatan terpisah.

Baca juga: 30 Hari Tanpa Tanda Tangan Jokowi, Bagaimana Kelanjutan UU MD3?

Feri menegaskan pasal-pasal di UU MD3 yang dinilai kontroversi pun mau tak mau sudah bisa diterapkan. Termasuk pasal anti kritik DPR yang dapat membuat seseorang dipidana atau diproses hukum karena mengkritik DPR.

"Begitu UU berlaku dan begitu DPR mendapat kritik yang mencoreng marwah DPR maka bisa ditindaklanjut MKD dan siapapun bisa diancam pidana sepanjang diinginkan MKD," ungkap Feri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2, rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak disetujui bersama (antara DPR dan pemerintah), tetap akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan.


(rvk/zak)