Wiranto Imbau Kasus Calon Pilkada Ditunda, NasDem: Itu Domain KPK

Jakarta - Partai NasDem menyebut urusan proses hukum sejumlah calon kepala daerah yang disebut berpotensi menjadi tersangka adalah sepenuhnya kewenangan KPK. Tentang imbauan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda proses hukum itu, NasDem enggan mencampurinya.

"Kalau terkait untuk menunda realitanya sekarang ada beberapa peserta pilkada yang sudah menjadi tersangka dan ditahan KPK, tentu untuk keadilan, kesamaan hak dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan bersama-sama. Tapi ini sepenuhnya domain KPK," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Baca juga: JK: OTT KPK ke Calon Kepala Daerah Tak Bisa Ditunda

Johnny pun berharap asas praduga tak bersalah selalu dikedepankan. Namun demikian, dia juga menyoroti apabila nantinya di salah satu tahapan pilkada seperti debat publik, tetapi salah satu calon kepala daerah tidak hadir karena ditahan KPK.

"Bagaimana debat publik itu dilakukan ada pasangan tidak utuh. Ada yang utuh ada yang tidak utuh, bagaimana terhadap demokrasi kita. Namun, di sisi yang lain usaha pemberantasan korupsi ada kewenangannya di KPK. Tentu kita tidak mencampuri, kita berharap yang terbaik," ujar Johnny.

Baca juga: Wiranto Imbau Kasus Calon Pilkada Ditunda, KPK Diminta Jalan Terus

Selain itu, Johnny juga menegaskan NasDem menerapkan selalu politik tanpa mahar. Cara seperti itu disebut Johnny untuk mencegah potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah atau anggota legislatif.

"Tujuannya ini adalah sumbangsih kami untuk mengurangi beban biaya ke pasangan calon," ujar Johnny. (haf/dhn)