NU Minta JK Segera Bentuk Komisi Perlindungan Guru

Jakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PerguNU) mengusulkan dibentuknya Komisi Perlindungan Guru Indonesia. Komisi itu diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap guru.

"Kami PerguNU mengusulkan dibentuk Komisi Perlindungan Guru Indonesia, yang tugasnya nanti memberikan kepastian perlindungan hukum dan pengawasan-pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan terkait guru sehingga berjalan dengan baik dan efisien," ucap Wakil Ketua Pimpinan Pusat PerguNU Aris Adi Leksono setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres JK, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Baca juga: JK Ingin NU Lebih Banyak Berbicara Agama Dibandingkan Politik

Menurut Aris, keberadaan komisi tersebut saat ini sangat dibutuhkan. Untuk mendukung pendapatnya, Aris berkaca pada maraknya kekerasan pada guru yang harus ditekan.

"Ke depan, diharapkan keberadaan Komisi Perlindungan Guru ini menjadi harmonisasi antara organisasi profesi guru lainnya sehingga info yang diberikan balance dan berkeadilan," kata Aris.

Baca juga: Berbicara di Persatuan Guru NU, JK Tepis Serangan Kampanye Hitam

Selain itu, informasi berkaitan dengan komisi itu akan berkutat tentang hak anak dan guru. Dengan begitu, menurut Aris, peningkatan kompetensi guru dapat tercapai.

"Sehingga ke depan PerguNU bisa menjadi organisasi guru yang terdepan dan concern untuk mengawal peningkatan kompetensi guru, sistem pendidikan, dan perlindungan hak-hak guru," ucap Aris. (nvl/dhn)