Tommy Soeharto Usul Gubernur Dipilih Presiden

Jakarta - Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak lagi langsung oleh masyarakat. Dia menyarankan agar gubernur dipilih oleh presiden.

"Itu wacana beliau di konpers usai rapimnas. Di mana pilkada saat ini beliau menyarankan seperti dulu lagi," ujar Sekjen Demisioner Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang kepada wartawan, Senin (12/3/2018).

Usul itu memang disampaikan Tommy usai berlangsungnya Rapimnas Berkarya di Solo kemarin, Minggu (11/3). Dari usulnya itu, kandidat calon gubernur disampaikan oleh DPRD provinsi setempat dan presiden yang akan memilih calon terbaik.

Baca juga: Selain Ketum, Tommy Soeharto Jabat Ketua Majelis Tinggi di Berkarya

Andi pun menjelaskan alasan mengapa Tommy mengusulkan gubernur dipilih presiden. Itu lantaran gubernur merupakan perwakilan presiden di daerah, sehingga harus dipilih langsung oleh yang bersangkutan, sama halnya seperti menteri.

"Karena kan gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, presiden punya hak mengangkat gubernur. Dan proses pemilihannya tidak perlu seperti saat ini (pilkada)," jelas Andi.

"Gubernur kan seperti pembantu presiden lainnya, seperti menteri," imbuhnya.

Tak hanya itu, dengan ditiadakannya pilkada dinilai akan menghemat uang negara. Tommy juga menilai akan berkurang konflik-konflik di masyarakat bila tidak lagi ada pilkada.

"Kan jadi hemat juga negara, menghindari konflik antar-warga negara juga," sebut Andi mengutip buah pikiran Tommy.

Baca juga: Kata Tommy Soeharto tentang Rencana Capres 2019

Bukan hanya gubernur saja, Tommy juga punya usul soal pemilihan bupati/walikota. Tommy menilai bupati/walikota lebih baik dipilih oleh DPRD wilayah masing-masing.

"Walikota/bupati (disarankan) dipilih DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih masyarakat," kata Andi.

Seperti diketahui, Tommy baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Berkarya. Selain menjadi ketum, putra Presiden RI ke-2 Soeharto itu juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi di partai berlambang pohon beringin itu.

Partai Berkarya sendiri belum bisa mengikuti pilkada serentak tahun ini. Itu lantaran Berkarya merupakan partai yang baru saja ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. (elz/tor)