"Jadi luar biasa sekali apa yang telah disampaikan Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo), yang sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk ikut mendeteksi langkah kami dan melakukan langkah-langkah yang sangat positif untuk mencegah paham-paham radikal berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini negara kita bisa lebih care, NKRI dapat kita pertahankan dengan baik," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).
Karena itu, BNPT mengapresiasi langkah Kemendagri membantu keluarga dan mantan narapidana terorisme untuk mendapatkan akses e-KTP. Data ini juga akan digunakan untuk memantau aktivitas para mantan narapidana terorisme.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi yang saya katakan dari 600 (mantan napiter) lebih, sudah ada 124 yang ikut sama kita. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan bertambah untuk yang lainnya termasuk tadi keluarganya, karena anak-anak mereka sebenarnya kan korban. Karena itu, kita punya tanggung jawab secara moral bahwa negara punya tanggung jawab itu," sambungnya.
Pihaknya mengakui selama ini mantan napi teroris yang belum mendapatkan e-KTP karena data yang mereka punyai belum dibagikan ke Kemendagri. Suhardi Alius secara tegas mengakui kesalahan itu.
"Sudah 600 lebih mantan narapidana teroris yang keluar dari lapas dan itu dalam monitoring kita bersama dengan Kemendagri," sebutnya.
(fiq/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini