"Saya berharap persoalan Tanah Abang ini jangan dijadikan wacana politik karena ketika dijadikan wacana politik, kami tidak berdiskusi lagi soal teknokratik yaitu isu penataan orang berlalu lalang di sana, orang berlalu lintas di sana dan orang berdagang," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).
Anies menuturkan jika penataan Tanah Abang dijadikan wacana politik maka apapun kebijakan yang diterapkan dinilai tidak sesuai. Mantan Mendikbud itu meminta publik menyamakan persepsi dengan Pemprov DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau menjadi politik itu menjadi siapa di posisi apa, lalu sikapnya bagaimana karena itu saya mengajak kepada semua, mari lihat persoalan Tanah Abang ini semata-mata sebagai masalah teknokratik," papar Anies.
Kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dikritik oleh sejumlah pihak, salah satunya sopir angkutan kota. Abdul Rosyid, perwakilan sopir angkot M08 rute Tanah Abang-Kota mendatangi Balai Kota untuk menyerahkan surat somasi kepada Anies, pada Rabu 7 Maret 2018.
"Kasih surat saja, surat somasi. Kalau lewat 5 hari, kami akan gugat ke pengadilan," ujar Rosyid.
(zak/aan)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini