Soal Grasi Ba'asyir, Menkum: Kami Tak Bisa Inisiatif Jika Tak Diminta

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, pemerintah tidak bisa berinisiatif memberikan grasi terhadap terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Pemberian grasi harus berdasarkan pada permintaan langsung dari terpidana.

Yasonna mengatakan, pemerintah belum bisa memberikan grasi alias pengurangan masa hukuman untuk Abu Bakar Ba'asyir. Sebab hingga kini Abu Bakar Ba'asyir belum mengajukan permohonan tersebut.

Baca juga: Menkumham Soal Ba'asyir: Mana Bisa Tahanan Rumah?

"Loh kan belum. Beliau kan tidak ada mengajukan grasi, jadi bagaimana kami mau respons? Kalau grasi itu kan dimintakan oleh yang bersangkutan melalui proses," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Yasonna mengatakan, untuk permohonan grasi tersebut, terpidana harus mengakui kesalahan terlebih dahulu. Nantinya, yang bersangkutan akan mengajukan secara pribadi kepada Presiden. Permintaan tersebut kemudian harus dimintai perimbangan kepada Mahkamah Agung.

Baca juga: Soal Grasi Ba'asyir, JK: Beliau Sakit, Perlu Perawatan

"Nanti yang bersangkutan sampaikan melalui proses pribadi langsung, tidak proses dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kita mintakan pertimbangan Mahkamah Agung, baru Presiden memberi keputusan," jelasnya.

Baca juga: Foto: Abu Bakar Ba'asyir Jalani Perawatan di RSCM

Untuk itu, Yasonna menegaskan pemerintah tidak bisa memberikan grasi atas inisiatif pemerintah sendiri.

"Tidak bisa dong," kata Yasonna.

"Kalau mau grasi, harus dimohonkan yang bersangkutan, berarti mengaku salah," tambahnya. (jor/dkp)