.webp)
Seperti yang baru saja terjadi pada Senin (26/2/2018) kemarin, Jokowi-JK makan siang bersama di Istana Negara. Ini disebut manuver Jokowi untuk merayu JK agar bisa mendampinginya kembali di Pilpres 2019.
Pertemuan Jokowi-JK siang kemarin bisa jadi kelanjutan pertemuan pada 6 Februari lalu, saat Jokowi bertandang ke kantor Wapres JK sambil menikmati makan siang hidangan dari Mufidah Kalla. Saat itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, di tengah pembicaraan soal investasi, ekspor, hingga Asian Games 2018, terselip permintaan Jokowi agar JK bersedia maju lagi di Pilpres 2019. Namun saat itu JK menolak, dengan alasan ingin fokus mengurus keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Lobi Makan Siang Jokowi-JK soal Pilpres 2019 |
Pertemuan kemarin dilakukan menyusul adanya wacana dari PDIP mengenai usul JK sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Wacana ini muncul di arena Rakernas PDIP di Sanur, Bali, dan disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP nonaktif Puan Maharani.
Puan menuturkan ada pembicaraan soal Wapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Namun demikian masih sebatas wacana dan berbagai opsi, termasuk menduetkan kembali Jokowi dengan Jusuf Kalla (JK).
"Ya ini kan juga menjadi satu kajian. Karena kan kalau kita lihat UU Pemilu, bahkan apa yang menjadi pembahasan di KPU sekarang saja walaupun sudah ada secara hitam putihnya tapi implementasi konkret di lapangannya juga ini kan masih diubah-ubah," kata Puan kepada wartawan di arena Rakernas PDIP di Ina Gran Bali Beach Hotel, Sanur, Minggu (25/2/2018).
Yang dibicarakan Puan menyangkut pasal yang jadi perdebatan di luar soal JK yang sudah dua periode menjabat Wakil Presiden di dua pemerintahan berbeda.
"Jadi kita lihat lah dinamikanya di Komisi II dan bagaimana di MK dan lain-lain, tentu saja itu menjadi kajian yang harus kami kaji di internal partai," kata Puan.
Wacana soal JK menjadi cawapres Jokowi memang terganjal oleh konstitusi. Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan presiden-wakil presiden. Sebelum periode ini, JK merupakan wapres era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jokowi pun mengungkap obrolan dengan JK saat makan siang. Namun dia tak menyebut soal adanya pembicaraan terkait Pilpres 2019.
"Urusan investasi dan ekspor, dan insentif-insentif yang minggu ini, setelah Pak Wapres dari Afghanistan nanti kita tanyakan lagi," ujar Jokowi di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
JK sendiri sudah angkat bicara soal wacana dirinya menjadi cawapres kembali untuk Jokowi. Dia meminta aturan soal pencapresan di Undang-Undang Dasar 1945 dilihat lagi.
Saya tentu tidak memberikan komentar, karena saya memberikan terima kasih sekali lagi atas usulan-usulan ini, tapi terakhirnya kembali kepada konstitusi," kata JK, Senin (26/2).
JK berkomitmen mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Dia menegaskan akan membantu Jokowi melanjutkan pemerintahan.
"Mendukung artinya supaya beliau terpilih," ujar JK.
 Foto: dok. Setwapres |
Jokowi-JK juga sempat makan siang bersama pada Selasa (6/2/2018) lalu. Makan siang dilakukan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Menu makan siang Jokowi dan JK merupakan masakan buatan istri Wapres, Ibu Mufida Jusuf Kalla. Menunya antara lain rendang, ikan asin, hingga ayam.
Lobi-lobi pada pertemuan ini adalah soal sejumlah topik dalam pemerintahan. Jokowi mengaku ada banyak yang dibicarakan dalam pertemuan dengan JK.
"Bicara banyak hal, terutama tadi berkaitan dengan investasi. Menaikkan investasi, meningkatkan investasi. Yang kedua meningkatkan ekspor, menaikkan ekspor," kata Jokowi.
Bukan baru kali ini Jokowi-JK mengagendakan makan siang resmi. Pada 2015 lalu, keduanya juga sempat lobi-lobi makan siang. Makan siang kali itu dilakukan saat isu hangat terkait reshfulle kabinet mencuat.
"Biasa. Saya tiap hari ketemu presiden. Biasalah," kata JK saat ditanya materi pembicaraan dengan Jokowi, Kamis (10/12/2015).
Saat itu, isu reshuffle mengemuka setelah pelaksanaan pilkada serentak. Informasi saat itu, perbincangan soal reshuffle di tubuh kabinet ditunda setelah pelaksanaan pilkada serentak agar partai-partai fokus pada pelaksanaan pesta demokrasi di daerah.
Wacana ketika adalah soal PAN yang disebut akan masuk ke Kabinet Kerja. Pada akhirnya PAN memang mendapat jatah menteri di Kabinet Jokowi-JK. (elz/nif)
