Satu Pertanyaan Besar Usai Jokowi Jadi Capres PDIP

Jakarta - Joko Widodo makin kuat saja menjelang Pilpres 2019. Jokowi, begitu dia biasa disapa, kini resmi mendapat dukungan dari PDIP untuk maju kembali sebagai calon presiden setelah mendapat modal suara dari Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura.

Posisi Jokowi, dengan dukungan 5 parpol peserta Pemilu 2014, bisa dibilang cukup kuat. Total 52,21 persen suara nasional Pemilu 2014 telah dikantongi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun sosok calon wakil presiden pendamping Jokowi di 2019 masih menjadi pertanyaan.

Baca juga: Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

Baik PDIP, Golkar, NasDem, PPP, maupun Hanura belum secara terang-terangan menyorongkan nama cawapres untuk Jokowi. Meski demikian, Hanura menjadi partai yang telah mematok nama untuk dimajukan di Pilpres 2019 sebagai cawapres. Dia adalah Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto.

"Kalau kita sederhana, sebagai wapres saja kan, sederhana tuh. Masak seorang seperti Wiranto yang berpengalaman Panglima TNI, punya pengalaman Menko Polhukam, pernah jadi calon capres, cawapres masak nggak boleh. Sah-sah saja," kata Ketum Hanura Oesman Sapta Odang.

Baca juga: Soal Cawapres Jokowi, PDIP Akan Minta Pendapat JK

Dari 5 kubu pendukung Jokowi hingga saat ini, hanya Hanura yang baru terang-terangan menyebut nama cawapres usulan. Sisanya mengatakan masih akan membicarakan cawapres lebih lanjut. Bahkan, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sama sekali belum membahas cawapres Jokowi.

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya akan berkomunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta masukan terkait cawapres Jokowi.

"Tentu kita akan dengar masukan dari Bapak Jusuf Kalla karena beliau tentu sangat memahami berbagai persoalan bangsa dan negara," kata Hasto.

Sejauh ini, beberapa lembaga survei telah memunculkan nama-nama cawapres potensial untuk Jokowi. Di situ muncul nama Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jenderal Gatot Nurmantyo, dan lain sebagainya. (gbr/jor)