Pimpinan DPR Hormati Sikap Jokowi yang Belum Mau Teken UU MD3

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan ada kemungkinan Presiden Jokowi tak akan menandatangani UU MD3. Namun Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pernyataan Yasonna sebaiknya tidak perlu didramatisasi.

"Hal ini biasa, tidak perlu didramatisasi. Barangkali ada hal-hal yang perlu dikonsolidasikan pemerintah lebih lanjut. Itu kita hormati, gitu, ya," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Baca juga: Menkumham: Kemungkinan Presiden Jokowi Tak akan Teken UU MD3

Taufik mengungkapkan hal serupa pernah dialami oleh DPR. Saat itu Presiden enggan menandatangani Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) meskipun telah disahkan.

"Ya kayak misalnya itu kan hal biasa, misalnya UP2DP tim asimilasi dapil sudah diketok di (sidang) paripurna tapi juga Presiden nggak setuju. Ya itu menjadi salah satu bagian dari dinamika," ungkap Taufik.

Menurutnya, yang terpenting bagi DPR adalah revisi UU MD3 telah terlaksana sesuai dengan prosedur. DPR pun akan memberi kesempatan kepada Jokowi jika ingin melakukan pendalaman kembali.

"Walaupun semuanya di DPR sudah melalui prosedur tingkat 1 tingkat dan 2 di sidang paripurna, tapi seandainya misalnya Presiden dalam posisi terakhir belum langsung bisa setuju (atau) masih perlu pendalaman, ya kita beri kesempatan. Kita serahkan kepada Presiden," tuturnya.

Ia pun menuturkan DPR akan melakukan pembahasan sebagai tindak lanjut dari sikap Jokowi tersebut. "Nanti pimpinan DPR akan melakukan rapat pimpinan bagaimana sikap dari pemerintah. Walaupun sebenarnya, sekali lagi, bukan berarti DPR ingin menjauhkan diri dari rakyatnya," ujarnya.

Sebelumnya, Yasonna menuturkan Jokowi menaruh perhatian besar terhadap UU MD3, terutama pada pasal imunitas DPR. Yasonna mengatakan ada kemungkinan Jokowi tak akan menandatangani UU tersebut.

"Presiden cukup kaget juga (mengenai pasal imunitas dan pemanggilan paksa), makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini. Dari apa yang disampaikan, belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani," kata Yasonna setelah menemui Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2). (yas/gbr)