Revisi UU MD3 Mempermudah DPR Kriminalisasi Pengkritik

Jakarta - DPR baru saja mensahkan revisi UU MD3. Sebagian pihak menanggap pasal-pasal di UU ini kontroversi, seperti pasal imunitas anggota dewan yang terdapat dalam pasal 245 tentang hak imunitas anggota DPR.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menganggap UU MD3 versi revisi membuat DPR menjadi kebal hukum dan menghambat penyidikan.

"Ini menciptakan ketimpangan secara hukum, DPR diproteksi begitu kuat dan menghambat penyidikan dan mereka akan sulit diawasi," ujar Donal saat diwawancara detikcom, Selasa (13/2/2018).

Baca juga: Perjalanan Pasal Imunitas Anggota DPR yang Sempat 'Dimatikan' MK

Selain pasal 245 ada juga pasal 122 yang menyatakan anggota DPR bisa melaporkan para pengkritik. Donal menilai pasal ini bisa mempermudah aktivis dan warga untuk dikriminalisasi anggota dewa.

"Dan pasal ini mempermudah pidana DPR untuk mengkriminalkan warga, masyarakat kritis dapat dipidana," ucapnya.

Baca juga: Bunyi Sederet Pasal Kontroversial di UU MD3 yang Baru Direvisi

Senada dengan Donal, Pegiat antikorupsi dari ILR, Erwin Natosmal, juga tidak setuju dengan UU MD3 versi revisi.

"Kami merasa pasal ini menjadi tameng DPR untuk menghindari penyidikan," ucap Erwin di kesempatan terpisah.

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/jor)