Pemerintah akan Kaji Kembali Penempatan Pj Gubernur di Pilkada 2018

Jakarta - Pemerintah akan mendengar aspirasi warga soal penolakan jenderal Polri menjadi penjabat (Pj) gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj gubernur.

"Surat udah dilayangkan dan belum dijawab sebenernya apalagi di-SK-kan oleh suatu SK yang resmi. Belum. Tapi kan udah ada reaksi yang cukup panas dari berbagai pihak," kata Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

Baca juga: Soal Pj Gubernur, F-PKS: TNI-Polri Fokuslah Jaga Keamanan

Menurutnya, pemerintah telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang ada. Intinya, kata Wiranto, pemerintah ingin pilkada serentak berjalan dengan aman dan lancar.

"Aman itu juga sangat penting, oleh karena itu kita menunjuk pejabat-pejabat yang berasal dari polisi dan nanti juga TNI tentunya begitu," ucapnya.

Wiranto mengatakan pemerintah akan mengkaji kembali soal wacana tersebut. Menurutnya, pemerintah terus mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

Baca juga: Polri: Wacana Pj Gubernur dari Polri Sedang Dikaji

"Kita ngerti. Oleh karena itu pemerintah, dari hasil rapat koordinasi kami, kami betul-betul mendengarkan denhan saksama, mendengarkan dengan sungguh-sungguh aspirasi itu. Toh nanti penempatan ini baru dilaksanakan di dua daerah itu ya untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara itu bulan Juni masih ada waktu," kata Wiranto.

"Sehingga pemerintah akan mengkaji kembali penempatan-penempatan Plt (pelaksana tugas) untuk daerah-daerah yang melaksanakan pilkada untuk di satu sisi misi itu dapat diemban dengan baik," sambungnya.

Baca juga: Pj Gubernur dari Polri, Taufik Kurniawan: Boleh Kalau Purnawirawan

Oleh karenanya, Wiranto meminta masyarakat tidak lagi meributkan soal Pj yang berasal dari Polri. Menurutnya, yang terpenting ialah melaksanakan pilkada dengan lancar.

"Kita bisa menempatkan para perwira-perwira kepolisian dan TNI yang punya kompetensi terhadap masalah di daerah. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah daerah dengan baik, mengawal Pilkada dengan baik. Sisi lain kita juga mencoba menetralisir berbagai efek-efek negatif dari penempatan itu," ucapnya. (fiq/jbr)