Soal Pj Gubernur, F-PKS: TNI-Polri Fokuslah Jaga Keamanan

Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tidak setuju dengan usulan penjabat (Pj) gubernur dari TNI dan Polri. Jazuli menyarankan aparat penegak hukum sebaiknya fokus pada fungsi dan tugasnya dalam menjaga keamanan.

"Fraksi PKS menginginkan karena polisi ini adalah penjaga keamanan, maka fokuskanlah tugas fungsinya untuk menjaga keamanan. Baik dalam pilkada maupun di luar pilkada. Kalau di satu tempat, itu ditempatkan Plt gubernur atau kepala daerah lainnya dari polisi dengan alasan keamanan, kan di tempat itu ada kapolres ada kapolda," kata Jazuli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Baca juga: Wakapolri: Kami Tak Pernah Usulkan Anggota Jadi Pj Gubernur

Menurutnya, jika alasan penunjukan TNI-Polri sebagai Pj gubernur karena tidak ada lagi calon dari sipil, seharusnya Mendagri Tjahjo Kumolo dapat menunjuk Pj gubernur dari kementerian lain yang terkait. Jazuli menuturkan TNI dan Polri telah memiliki tupoksi tersendiri.

"Kalau kehabisan pejabat birokrasi yang memenuhi persyaratan eselonisasinya di Kemendagri, dia bisa mencari ke eseloninsasi yang lain yang itu adalah sipil. PKS bukan anti-polisi, polisi ini punya job dan tupoksi sendiri. Kita butuhkan pada tempatnya. Tapi pada Plt (gubernur), Fraksi PKS menyarankan sebaiknya dari PNS dan sipil," ujarnya.

Sebelumnya, usulan jendral polisi menjadi Pj gubernur menuai sorotan. Malah yang terbaru, direncanakan ada Pj gubernur dari TNI/Polri di Papua.

"Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja," kata Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1). (idh/idh)