Unik, Petugas Pemutakhiran Data di Ponorogo Pakai Baju Ala Warok

Ponorogo - Ada yang berbeda dengan petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Ponorogo. Jika di kota lain petugas berpakaian rapi, namun di Ponorogo petugas PPDP justru memakai penadon atau pakaian khas yang biasa dipakai warok.

Berbusana serba hitam lengkap dengan sabuk tali tampar besar berwarna putih serta udeng atau penutup kepala khas pakaian warok. Tidak hanya petugas PPDP laki-laki saja yang memakai penadon, petugas PPDP perempuan pun juga memakai baju yang sama.

Divisi Sosialisasi dan Partipasi Masyarakat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jetis, Hari Bahrul Ulum saat ditemui detikcom di Desa Josari, Kecamatan Jetis menuturkan kegiatan unik ini hanya sebagai salah satu bentuk kreatifitas PPDP sekaligus untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Ini hanya untuk daya tarik saja, di tempat lain malah ada yang berdandan seperti tokoh anoman," tutur Hari, Sabtu (3/2/2018).

Ia menambahkan meski memakai pakaian penadon, tidak mengurangi semangat para petugas PPDP saat menjalankan tugasnya. Mereka bahkan mengaku bangga dengan pakaian khas Ponorogo ini.

"Beruntung tidak ada permasalahan meski memakai penadon. Mereka mengompakkan diri karena memang tidak ada seragam dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)," jelasnya.

Disinggung mengenai wilayah Ponorogo yang merupakan kantong TKI, Hari menjelaskan saat ini masih dalam tahap pencocokan dan penelitian (coklit) ini masih tahapan menuju Daftar Pemilih Sementara (DPS). Setelah DPS ditentukan, KPU bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) akan koordinasi lagi baru bisa diketahui DPTnya.

"Yang jelas aturan dari KPU RI yang memiliki hak pilih adalah nereka yang memiliki e-KTP dan sudah melakukan rekam KTP. Selain itu mereka juga masuk Kartu Keluarga (KK). Artinya mereka harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK)," ujarnya.

Info dari Dispenndukcapil, lanjutnya, mereka yang saat ini masih diluar negeri untuk sementara akan dikeluarkan data penduduknya dan akan dimasukkan lagi ketika yang bersangkutan sudah pulang ke Indonesia.

"Namun tadi sudah janjian dengan Kepala Dinas Dukcapil untuk konfirmasi terkait masalah ini. Insya Alloh Senin nanti saya baru bisa memperoleh jawaban dari Dukcapil," imbuhnya.

Pihaknya menegaskan berupaya terus agar 77,5% partisipasi warga tercapai. "Kami dari divisi sosialisasi terus berupaya agar target dari KPU 77,5 % tingkat partisipasi warga dalam pilgub nanti bisa tercapai," pungkasnya. (bdh/bdh)