Usul Perwira Polri Jadi Pj Gubernur, Mendagri: Saya Netral

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan usulan soal penjabat (Pj) gubernur dari perwira aktif Polri tak berkaitan dengan partai. Tjahjo memisahkan tugasnya sebagai kader partai dan pembantu presiden.

"Ini nggak ada sangkut pautnya dengan partai. Saya tahu bahwa saya orang partai, tapi saya memisahkan. Ini nggak ada paket atau apa dari partai," kata Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1/2018).

Baca juga: Soal Pilkada, Ini 5 Arahan Jokowi untuk Intel Polri

Pernyataan tersebut disampaikan Tjahjo saat menjawab pertanyaan soal adanya komentar PDIP untuk mempertimbangkan kritik dan masukan masyarakat terkait Pj gubernur. Tjahjo akan menerima semua masukan, tapi dia juga tetap berpegangan kepada aturan hukum.

"Lho iya. Semua kritikan itu betul. Saya nggak menyalahkan, tapi kami mengusulkan juga dasar hukumnya ada. Saya siap kena sanksi kalau saya salah," tuturnya.

Selain itu, Tjahjo menegaskan dirinya netral dalam Pilkada Serentak 2018. Dia mengaku hanya menjalankan tugasnya sebagai Mendagri.

"Saya kan menempatkan posisi sebagai pembantu presiden ya saya harus netral. Ya wajarlah orang mau curiga karena Mendagri orang partai, tapi selama tiga tahun alhamdulillah saya bisa melaksanakan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Tegaskan Pj Gubernur dari Polri Tak Salahi Aturan

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengakui banyak kritik dan masukan dari masyarakat terkait dua perwira tinggi aktif Polri yang diusulkan menjadi penjabat (Pj) gubernur oleh Mendagri Tjajhjo Kumolo. Usulan itu disebut telah menuai kontroversi.

"Saya mendengar banyak kritik dan pendapat serta pro-kontra di tengah masyarakat terkait dengan usulan Mendagri kepada Presiden untuk mengangkat dua perwira tinggi di kepolisian sebagai Plt Gubernur Sumut dan Jabar," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Hall Leonie, Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Minggu (28/1). (knv/tor)