"Pak SBY ngomong normatif. Tapi digoreng-goreng seolah-olah ini jadi masalah besar. Nggak baik itu," kata Gamawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/1/2018).
[Gambas:Video 20detik]
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kembali ke Gamawan. Mantan Gubernur Sumbar ini mengatakan apa yang disampaikan SBY itu merupakan kalimat normatif seorang pimpinan. Apalagi kasus e-KTP masuk program negara.
"Itu janganlah digoreng-goreng. Orangnya sudah pensiun. Nggak baik. Itu kita artinya saya soal Pak SBY ngomong. Itu kan sudah masuk program negara. Ada anggarannya. Masak itu jadi konsumsi politik, nggak baik itu. Nggak akhlak mulia," kata Gamawan.
"Saya tidak membela Pak SBY, tapi tunjukkan kebenaran, kejujuran, ketulusan di dalam bernegara," sambung Gamawan.
Mirwan Amir kini tak lagi berada di Partai Demokrat. Dia menyeberang ke Partai Hanura.
Terkait dengan kesaksian Mirwan itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto menegaskan proyek e-KTP adalah amanat undang-undang sehingga wajib dilaksanakan pemerintah. SBY, saat menjadi presiden, menjalankan amanat undang-undang.
"Setiap kebijakan yang bersumber dan menjadi amanah UU wajib dilaksanakan. Apabila presiden tidak melaksanakan kewajiban UU, berarti presiden melanggar UU dan bisa diminta pertanggungjawabannya secara kelembagaan. Landasan kebijakan e-KTP loud dan clear," kata Agus kepada wartawan, Kamis (25/1). (fjp/van)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini