Polisi Diusulkan Pj Gubernur, Kemendagri: Kalau Sekda Nanti Memihak

Foto: Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin Polri (dok. Istimewa)

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengusulkan 2 jenderal Polri aktif untuk mengisi posisi Pj gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Kapuspen Kemendagri Arief M Edie mengatakan penunjukkan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan saat gelaran Pilkada berlangsung.

"Untuk jabatan Gubernur kenapa tidak Sekda, karena diawali dengan Pilkada, pembicaraan di tingkat pusat, Sekda kan ASN (aparatur sipil negara), punya anak buah. Dikhawatirkan akan berpihak pada petahana yang akan maju," kata Arief saat berbincang di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2017).

Menurut Arief, ada kekhawatiran dari pemerintah pusat dengan tidak ditempatkannya pejabat lokal untuk mengisi posisi PJ di wilayah Sumut dan Jabar. Hal ini meski pada dasarnya PNS harus bersikap netral di dalam politik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Supaya jaga netralitas saja, kita isi yang lain. Walaupun, PNS itu netral, TNI-Polri netral, sampai kejaksaan, cuma kita menjaga supaya tidak ada kecurigraan dari masyarakat. Dari luar netral dia tidak berpihak, birokrasi di bawahnya," terangnya.

"Ya kenapa Sekda tak ditunjuk, supaya tidak ada kecurigaan dari kontestan lain. Misalnya Gubernur Sumut Sekdanya jadi Pj. Jangan-jangan dia dimanfaatkan oleh orang yang maju. Kalau dari kita tak ada yang berkepentingan. Dia tak bisa memberikan fasilitasi di provinsi di sana," sambungnya.

Alasan lain ditunjuknya jenderal Polri sebagai Pj gubernur karena dianggap netral dan lebih gampang dimonitor masyarakat.

"Kalau asal ditunjuk dia (TNI-Polri) gampang dilihat. Jadi kalau dia akan menggerakkan akan kelihatan sekali. Itulah netralitas terjaga. Dan tidak perlu dikhawatirkan. Dan masyarakat juga berharap tidak dalam kecurigaan tinggi. Kami berharap masyarakat semakin cerdas. Justru dengan TNI/Polri akan lebih netral. Karena kalau dia gerak akan kelihatan sekali," jelasnya. (tfq/nvl)