Fokus Anies-Sandi Cegah Korupsi: KPK Ibu Kota hingga Jakarta Satu

Jakarta - Pencegahan korupsi menjadi salah satu hal yang difokuskan Anies-Sandi selama 100 hari memimpin DKI Jakarta. Salah satu caranya adalah dengan pembentukan KPK Ibu Kota.

KPK Ibu Kota ini adalah kependekan dari Komite Pencegahan Korupsi yang merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) versi Anies-Sandi. Nama-nama anggota KPK Ibu Kota ini diumumkan Anies pada 3 Januari 2018 lalu.

Baca juga: 100 Hari Anies-Sandi dalam Jepretan Foto

KPK Ibu Kota terdiri dari mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai Ketua. Adapun selaku anggota, ada ketua tim Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Muhammad Yusuf dan bekas Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Kemudian ada salah satu pendiri Kontras, Nursyahbani Katjasungkana, serta yang terakhir ada peneliti Tatak Ujiyanti.

"Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota, disusun sebagai bagian dari TGUPP. Ini pesan utama kita untuk menghadirkan good government. Karenanya, kita tempatkan pembentukan komite ini komite pertama," kata Anies dalam sambutannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018).

Baca juga: Catatan dan Harapan PKB untuk Anies-Sandi Setelah 100 Hari

Tugas KPK Ibu Kota adalah membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan aturan di Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, bidang pencegahan korupsi menjadi penghubung Pemprov DKI Jakarta dengan lembaga seperti KPK.

Di bawah Anies-Sandi, Pemprov DKI meluncurkan program Jakarta Satu, Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan' untuk mencegah korupsi. Program 'Jakarta Satu' merupakan di antara upaya Pemprov DKI mencegah korupsi. Metodenya yakni mengintegrasikan data dari seluruh SKPD di dalam peta dasar tata ruang.

Selama 100 hari memimpin, Sandiaga juga beberapa kali melaporkan gratifikasi ke KPK. Mulai dari jaket bomber yang diserahkan oleh Habibie hingga kebaya encim, dasi sutera, pocket square, kain batik dan buku Asmaul Husna. Barang-barang itu dilaporkan untuk dicermati KPK apakah merupakan gratifikasi atau bukan.

Baca juga: Gerindra DKI: Yang Bilang Kebijakan Anies Jelek, Belum Move On

Dalam 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi, RAPBD 2018 sebanyak Rp 77,1 triliun disahkan menjadi APBD setelah melalui tarik ulur. Sebelumnya, beberapa pos anggaran sempat disoroti seperti perawatan kolam DPRD, pemberian hibah, anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), anggaran pengharum ruangan DPRD, anggaran kunjungan kerja DPRD, hingga anggaran berantas hama di rumah dinas Anies-Sandi.

Anies bersyukur banyak pihak yang ikut mengawasi dan meneliti satu per satu item dalam rancangan APBD (RAPBD) 2018. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu Pemprov untuk segera melakukan koreksi. (imk/fjp)