Gerindra DKI: Yang Bilang Kebijakan Anies Jelek, Belum Move On

Jakarta - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai positif berbagai kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang ditetapkan dalam 100 hari kerja. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Iman Satria menyebut pihak yang beranggapan kebijakan Anies negatif belum move on dari pemerintahan sebelumnya.

"Mana yang jelek, sih (kebijakan Anies). Coba kalau kita bicara realistis. Yang (bilang) jelek itu nggak bisa move on dari yang dulu," kata Iman saat dihubungi detikcom, Rabu (24/1/2018).



Salah satu kebijakan yang dinilai positif oleh Gerindra adalah pencabutan larangan kendaraan roda dua melintasi Jalan Jenderal Sudirman. Iman menuturkan keputusan Anies mencabut larangan itu menghilangkan persepsi pengkotak-kotakan.

"Buktinya, itu boleh lagi tuh lewat, motor di Sudirman. Itu kan nggak boleh mengkotak-kotakin, orang sama-sama bayar pajak, kok. Kenapa mesti di daerah sini nggak boleh lewat? Memangnya ada tulisan nggak bayar pajak nggak boleh (lewat)?" ujar Iman.

Kemudian kebijakan penataan kawasan Tanah Abang yang diprotes oleh sopir Mikrolet. Iman mengatakan saat kunjungan kerja di Tanah Abang, para sopir itu justru senang.

"Itu demo apa? Pada saat kita kunjungan sah-sah saja. Mereka (sopir Mikrolet) pada happy. Kalau memang merasa ada yang dirugikan, dirugikan apa? Kan hanya masalah penutupan yang sifatnya sementara," jelas dia.

Selanjutnya, mengenai kebijakan penarikan dua raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta, menurut Iman, keputusan tersebut sudah tepat, karena proyek reklamasi bukan untuk kepentingan rakyat kecil.

"Reklamasi coba, ini nggak ada kan kepentingan masyarakat, ya ditutup sama Anies. Hanya kepentingan segelintir. Kalau memang ini hanya untuk orang-orang, tanda kutip ya, hanya orang-orang yang punya duit banyak saja di situ, buat apa katanya? Malah nelayan digusur. Pikirin dulu rakyatnya, pikirin dulu nelayannya. Mungkin begitu pikiran Anies," papar dia.

Terlebih, karena proyek tersebut, sambung Iman, nelayan justru kehilangan mata pencariannya. Namun, khusus untuk pengelolaan wilayah utara Jakarta, Gerindra memberi saran agar dibuat suatu wilayah untuk para nelayan bermukim.

"Kenapa sih nggak dibikin kampung nelayan, seperti di Brunei (Darussalam). Di situ (di Brunei) ada satu wilayah, ada penduduknya, ada juga komunitas orang-orang kaya, tapi tetap ada kampung nelayannya, di tengah-tengah. Ada kulinernya, kan bagus. Tapi, kalau didominasi oleh sekelompok elite saja, kan jadinya terkotak-kotak. Terkotak-kotak sih, bukan garis-garis. Kotak-kotak sudah nggak ada," terang Iman dengan sedikit candaan.

Iman pun kembali berkelakar saat diminta memberi nilai dengan skala 1-10 untuk kinerja Anies dan Wagub DKI Sandiaga Uno selama 100 hari kerja. Dia memberi nilai lebih dari 10.

"90," ucap Iman sembari tertawa. (fjp/fjp)