Kabar Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi yang Kian Menguat

Jakarta - Kabar Presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja dalam waktu dekat terus menguat. Namun belum ada kepastian kapan keputusan tersebut akan diumumkan.

Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan reshuffle merupakan hak penuh Presiden Jokowi yang bisa dilakukan kapan saja.

Baca juga: Jokowi Diminta Isi Pos Mensos dari Kalangan Profesional

"Presiden menyampaikan, akan membuat keputusan terkait dua orang tersebut dalam waktu dekat ini," kata Johan Budi kepada detikcom, Rabu (10/1/2018).

Hembusan kabar reshuffle menguat setelah adanya surat pengunduran diri yang diajukan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang hendak maju sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato juga telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Mengenai surat pengunduran diri Khofifah, diyakini Johan sudah dibaca Presiden pada Rabu (9/1) malam. Dia juga yakin Jokowi akan memberi kejelasan mengenai status menteri tersebut dalam waktu dekat ini.

"Mengenai Bu Khofifah yang sudah menyampaikan surat ke Presiden, saya yakin surat itu sudah dibaca Presiden. Saya yakin Presiden juga akan segera membuat keputusan dalam waktu dekat. Mengenai persisnya kapan, saya tidak tahu," kata Johan.

Baca juga: Soal Reshuffle, Siapa yang Pas Gantikan Airlangga Jadi Menperin?

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menanggapi isu reshuffle ini. Menurutnya, Airlangga tak perlu mundur, sedangkan Khofifah wajib meletakkan jabatannya.

"Kalau menjadi calon (gubernur) dia harus berada di Surabaya, Jatim, keliling-keliling, kalau Ketum Golkar tetap di Jakarta, dan (calon) jauh lebih sibuk," kata JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Baca juga: PPP: Mensos Baru Harus Figur yang Ready to Use

"Dan kalau Golkar berdasarkan pengalaman saya, ngurusnya malam-malam. Jadi tidak mengganggu waktu kerja. Kalau calon harus kampanye ke mana-mana, bagaimana menjadi menteri. Ya dua-duanya bisa gagal, gagal melaksanakan tugas kementerian, bisa gagal juga menjadi calon. Mesti ada satu pilihan," ulas JK.

(nkn/gbr)