Menakar Pengganti Anas di Pilgub Jatim

Surabaya - Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dinilai masuk dalam pusaran tak lazim. Di mana, Abdullah Azwar Anas memutuskan mengembalikan mandat sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Bagaimanakah potensi hubungan PKB dan PDIP setelah ini?

Pengamat politik Universitas Trunojoyo, Madura Surokim Abdussalam menilai, konfigurasi koalisi potensial bisa berubah dalam hitungan menit menuju tanggal 8 Januari (hari pertama tahapan pendaftaran paslon).

"Tarik ulur antar partai pendukung masih bisa cair dan belum permanen," kata Surokim Abdussalam saat dihubungi detikcom, Minggu (7/1/2018).

Jika PDIP fokus pada misi awal untuk menang di Pilgub Jatim, maka pilihan koalisi dengan PKB harus permanen.

"Caranya mengganti kader utama untuk posisi wagub yang ditinggalkan mas Anas," ujarnya.

Ada beberapa kader PDIP yang berpotensi menggantikan Anas. Seperti Said Abdullah, politisi DPR dari PDIP dapil Madura. Said juga pernah ikut runing pilgub jatim 2013 bersama Bambang DH-Wali Kota Surabaya.

Ada nama Bupati Ngawi, Budi 'Kanang' Sulistyono, kader PDIP yang dua kali menjabat Bupati Ngawi. Kanang juga sempat digadang-gadang sebagai pendamping Gus Ipul. Namun, kemudian PDIP lebih memilih Anas. Apakah Gus Ipul-Kanang ini akan mampu memenangi Pilgub Jatim.

Ada juga Wali Kota Surabaya Risma. Kader PDIP ini dinilai dapat memenangkan Pilgub Jatim bersama Gus Ipul. Tapi, Risma menolak tawaran sebagai bakal calon wakil gubernur maupun diusung jadi calon gubernur.

Juga ada Djarot, mantan Wali Kota Blitar. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok.

"Ajukan kader utama yang memiliki reputasi nasional. Dengan penugasan, sehingga tidak bisa menolak ketika dibutuhkan untuk mengamankan misi penyelamatan partai. Karena jika pecah kongsi akan berbahaya tidak hanya untuk PDIP. Tetapi juga bagi PKB. Duet maut nahdliyin relegius nasionalis ini ditakuti banyak pihak, maka selalu ada upaya untuk menghalang-halangi terwujudnya koalisi besar itu," terangnya.

Dari nama-nama kader utama di PDIP itu, kata Surokim, tinggal Risma dan Djarot yang berpeluang masuk di Pilgub Jatim.

"Bambang DH dan Said Abdullah juga kader utama PDIP. Tetapi secara elektabilitas masih jauh dari kader utama lainnya, Bu Risma dan Djarot. Apalagi psikologi politik pemilih di Jawa sulit untuk berpihak pada yang pernah kalah," katanya.

"Kader utama itu yang tersedia kini tinggal bu Risma. Atau bisa menarik Pak Djarot geser ke Jawa Timur. Sangat beresiko jika mengajukan kader-kader level 2 untuk pertarungan di Jawa Timur," ujarnya.

Ia menegaskan kembali, waktu sudah mepet. PDIP tidak bisa main gambling mengusung kader kelas 2 di Jatim.

"Jatim ini barometer. Jika PDIP salah mengambil langkah, akan jadi preseden buruk bagi relasi struktural nahdliyin dan nasionalis. Dan itu ditunggu banyak pihak untuk dapat raihan manfaat atas pecahnya dua koalisi besar ini," terangnya.

Risma Harus Jaga Kehormatan Partai

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini namanya digadang-gadang untuk menempati posisi menggantikan Azwar Anas sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jatim berduet dengan bacagub Gus Ipul di Pilgub Jatim. Kata Surokim, Risma harus maju di Pilgub Jatim untuk menjaga kehormatan partai.

"Surat penugasan kepada Bu Risma sebagai kader PDIP untuk misi khusus menjaga kehormatan partai, karena ini situasinya force major," ujarnya.

Ia mengatakan, tidak ada lagi alasan Risma menolak di Pilgub Jatim.

"Tidak ada lagi opsi menolak. Bu Mega turun untuk menyelesaikan misi penyelamatan dan kehormatan partai. Misi akan selesai dan insyaallah kader akan bisa paham, karena ini misi khusus," terangnya.

Disinggung mengenai tipikal Risma yang bisa memimpin. Apakah tidak akan muncul matahari kembar, jika nantinya disandingkan dengan Gus Ipul.

"Itu juga patut dipertimbangkan. Tetapi ini situasi tidak normal. Butuh segera dan force major," katanya. (roi/asp)