Tak cuma Proteksi Pemerintah, Badan Siber juga Lindungi Masyarakat

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi (Foto: Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom)

Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi yakin kewenangan lembaga yang dipimpinnya tak tumpang tindih dengan lembaga lain. Djoko mengaku akan berkoordinasi dengan lembaga lain yang mempunyai kewenangan siber agar tak ada tindakan serupa.

"Jadi seusai arahan dari pimpinam pemerintah ini, kita menghindari duplikasi kita menghindari perbedaan-perbedaan," kata Djoko di kantornya, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Untuk menghindari duplikasi itu, Djoko akan mengundang sejumlah lembaga seperti Kominfo, BIN, dan Mabes Polri. Dia yakin lembaga baru ini akan semakin memperkuat keamanan siber.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini yang akan, bahkan diperintahkan segera kita mengandeng BIN, Kominfo bahkan Mabes Polri. Semua unsur yang punya kewenangan siber tentu kita akan koordinasi secepatnya sehingga kita saling mengisi, saling menyatu," ujarnya.

Djoko lantas berbicara soal program yang akan dilaksanakan BSSN. Program jangka pendek, BSSN akan merekrut anggota untuk memperkuat kerja lembaga baru tersebut.

"Jangka pendek sudah tentu Bapak-Ibu tahu bahwa badan baru saja lahir tentunya kami akan menyusun struktur organisasi mengisi jabatannya, mempersiapkan termasuk anggaran dasar kepentingan untuk badan ini. Jangka pendek utamanya untuk menjaga keamanan, melindungi, yaitu daerah di wilayah siber di negeri kita," ujarnya.

Jenderal bintang dua purnawirawan TNI itu juga berbicara mengenai langkah BSSN dalam jangka panjang. Djoko berharap BSSN dapat mengamankan siber tidak hanya instansi pemerintah tapi juga seluruh unsur masyarakat.

"Jangka panjang, ke depan harapan Bapak Presiden, di samping kita mengamankan instansi pemerintah, BUMN, private sector, Bapak Presiden berharap juga memberikan perlindungan kepada masyakarat," imbuhnya. (knv/jbr)