Sandiaga Koordinasi dengan Kemenhub untuk Penataan Tanah Abang

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penataan kawasan Tanah Abang. Sandiaga tetap akan menampung saran dari berbagai pihak.

"Kalau koordinasi, kami semua dan kami akan terus tingkatkan koordinasi dan tadi malam juga kebetulan bertemu Pak Menhub. Kami tentunya membuka kesempatan untuk masukan-masukan itu tanggapi dan kaji karena ini bukan kebijakan yang permanen tapi sementara," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).

Baca juga: Relokasi Pedagang Blok G, Sandi: Salah Satu Opsi Lahan Haji Lulung

Sandiaga menegaskan program penataan Tanah Abang selaras dengan cita-cita presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas kemiskinan. Dia mengatakan penataan Tanah Abang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan di Jakarta.

"Fokus kami sesuai permintaan Jokowi untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan. Kebijakan itu memastikan bahwa tidak ada pengangguran tambahan, tidak ada angka kemiskinanan tambahan," terangnya.

Baca juga: Libur Tahun Baru, PKL Depan Stasiun Tanah Abang Diserbu Pembeli

Sandiaga akan melaporkan pula ke Kemenhub mengenai keberhasilan memindahkan pengunjung Tanah Abang ke transportasi umum. "Integrasi antar moda per 31 Desember sampai 1 Januari jumlah integrasi antar moda menembus angka 60 ribu. Berarti kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum sudah meningkat," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi konsep baru penataan kawasan Pasar Tanah Abang oleh Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Budi menilai pedagang kaki lima (PKL) harus ditempatkan di lahan yang benar.

Anies-Sandi menata kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jati Baru Raya untuk lapak PKL. Budi mengatakan perlu ada pembahasan antara pihaknya dengan Pemprov DKI terkait konsep baru penataan Tanah Abang.

"Makanya itu salah satu yang perlu kita bahas ya nanti, di mana mau taruh PKL, ya pedagang, harus ditaruh di tempat yang benar," ujar Budi di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2017).

Menurut Budi, perlu ada rapat antara pihaknya, Pemprov DKI, PT KAI, TransJakarta, dan perwakilan Organda untuk membahas kemacetan di Tanah Abang. Perlu ada pembahasan terkait koneksitas antar moda transportasi umum di lokasi tersebut.

"Ya kita mesti duduk sama-sama dengan PT KAI, DKI yang diwakili Organda, Transjakarta dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya memang kami harus memikirkan bahwa koneksitas antar moda ke moda lain harus difikirkan secara baik," katanya.

"Di situ akan ada terobosan Jakarta seperti apa sehingga daya angkut besar, ya terus lintasan kami lihat lagi dari mana ke mana juga dimungkinkan juga ada feeder-feeder yang skalanya tidak terlalu besar," imbuhnya.

(fdu/aan)