Pegawai Kemendagri dan BNPP Ikut Vaksinasi Cegah Difteri

Jakarta - Pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengikuti vaksinasi difteri. Vaksinasi dilakukan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa difteri.

"Kegiatan ini dalam rangka pencegahan, atas arahan Pak Mendagri untuk antisipasi terhadap wabah difteri. Sebab, difteri ini kan sudah melanda 11 provinsi yang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa," ujar Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Meski telah melanda 10 provinsi, Hadi mengatakan, KLB difteri masih dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT. "Sehingga seluruh karyawan di lingkungan Kemendagri dan BNPP hari ini diadakan pencegahan dengan vaksinasi DPT, sedangkan nanti vaksinasi semacam ini juga akan dilakukan untuk praja IPDN setelah cuti liburan praja," kata Hadi.

Hadi mengatakan penyakit difteri dapat menyebar dengan mudah. Jika tidak segera ditangani, akan semakin berbahaya bagi penderitanya.

"Penyakit ini menyebar lewat batuk, bersin, dan lain-lain. Difteri menyebar lewat lendir tenggorokan yang biasanya ditandai dengan batuk, demam, dan biasanya tak dirasakan masyarakat. Dikira batuk biasa, namun ini bisa menyerang ke otak, dan itu bisa bahayakan kejiwaan," jelas Hadi.

Baca juga: Menkes: Difteri Mematikan, Apa Tetap Bilang Nggak Mau Vaksinasi?

Baca juga: Presiden Minta Menkes Lanjutkan Langkah Penanganan Difteri

Pemerintah akan terus melakukan pencegahan difteri dengan melakukan imunisasi. Vaksin untuk mencegah difteri diberikan secara gratis kepada masyarakat, di antaranya lewat puskesmas.

"Dari pemerintah sudah berikan vaksinasi yang KLB difteri. Kebijakan gratis kepada seluruh masyarakat untuk vaksin di puskesmas," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila F Moeloek kecewa masih ada kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi difteri. Padahal dampak penyakit difteri bisa mematikan.

"Sesuatu yang harus, saya kira kita harus lakukan. Jadi artinya, sekarang kalaupun ini mematikan atau akan menjadikan wabah, apa kita bilang tetap nggak mau? Saya kira nggak boleh," kata Nila seusai rapat terbatas tentang penanganan difteri di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/12). (nvl/fdn)