Disupervisi KPK, Penerimaan Pajak DKI Naik Rp 3,2 Triliun

Jakarta - KPK menyebut penerimaan pajak DKI Jakarta naik Rp 3,2 triliun selama 2017. Peningkatan itu tidak lepas dari supervisi yang dilakukan KPK.

"KPK mendorong Pemprov DKI terkait pengintegrasian data dan informasi pajak, sehingga Pemprov DKI berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah DKI sebesar Rp 3,2 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers kinerja KPK tahun 2017 di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).

Selain pajak DKI, KPK mengatakan berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan sebesar Rp 1 triliun dibanding 2016, menjadi Rp 3,4 triliun dan denda Rp 1 triliun. Ada pula peningkatan PNBP di bidang minerba sebesar Rp 1,1 triliun dan penertiban aset mangkrak di lingkungan Dikti sebesar Rp 13 triliun.

KPK juga mendampingi 12 provinsi pada 2017, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga total ada 22 provinsi dan 380 kabupaten/kota yang didampingi KPK. Namun Agus juga meminta maaf akibat masih adanya kasus korupsi di daerah.

Baca juga: KPK akan Kawal Target Penerimaan Pajak DKI Rp 35 Triliun

"Meski sudah didampingi, mohon maaf masih ada juga kejadian," ujar Agus.

Selain itu, di bidang pencegahan, KPK juga mendorong dunia usaha untuk bebas dari kasus korupsi. Selama 2017, ada 132 entitas dari dunia usaha, baik itu BUMN, BUMD, asosiasi bisnis, maupun perusahaan swasta, yang mengikuti program profesional berintegritas dari KPK. (hri/hri)