Sekjen PDIP Pertanyakan Mekanisme OTT KPK

Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan mekanisme operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Meski demikian, ujarnya, PDIP tetap percaya pada KPK dan langsung memecat kader yang terjaring OTT.

"Sebenarnya apakah benar OTT itu dilakukan dengan mekanismenya benar? Partai tetap percaya dan kami satu-satunya yang langsung memecat seketika saat ditangkap OTT oleh KPK," kata Hasto di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).

Baca juga: PPATK Siap Usut Pengakuan Eks Dirjen Hubla soal Uang ke Paspampres

Hasto juga menyebut Pansus Hak Angket KPK yang dibuat DPR RI berfungsi memperbaiki hal yang kurang dari KPK. Menurutnya, ada kemungkinan oknum-oknum KPK berafiliasi dengan kepentingan politik.

"Dalam kewenangan yang begitu besar, tidak tertutup kemungkinan di KPK ada oknum-oknum yang berafiliasi dengan kepentingan politik di luarnya. Dalam praperadilan misalnya, bagaimana sprindik dikeluarkan, kemudian proses-proses, bukti-bukti yang dikumpulkan untuk menetapkan orang sebagai tersangka tidak kuat sebagai bukti otentik dalam hukum. Itu kan menunjukkan perlu ada evaluasi," ujarnya.

Baca juga: PPP Ancam Mundur dari Pansus Angket KPK

"Ketika PDI Perjuangan mendukung Hak Angket Pansus KPK, itu disertai sebuah upaya untuk memperbaiki institusi yang sangat penting, bukan pembubaran, untuk evaluasi," pungkasnya.

Selain Hasto, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDIP Trimedya Panjaitan menyebut modal politik yang besar menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di Indonesia. "Bupati, gubernur, atau pimpinan DPRD, biaya politik itu cukup mahal. Berapa ongkos untuk jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi anggota DPRD tingkat I, II atau di DPR RI," jelas Trimedya. (HSF/rvk)