TNI Bantah Eks Dirjen Hubla: Paspampres Sepenuhnya Dibiayai Negara

Jakarta - TNI mendalami pengakuan eks Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono yang mengaku menggunakan uang dari kontraktor untuk membiayai operasional kegiatan Paspampres. TNI memastikan tidak ada biaya operasional Paspampres seperti yang disampaikan Tonny.

"Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, bapak ATB yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada dasarnya TIDAK ADA biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres," kata Kapuspen TNI Mayjen Fadhilah dalam keterangannya, Senin (18/12/2017).

Fadhilah mengatakan semua kegiatan Paspampres sudah ditanggung oleh negara. Tidak ada pungutan biaya terhadap pihak manapun.

Baca juga: Eks Dirjen Hubla Ngaku Pakai Uang Kontraktor untuk Operasional Paspampres

"Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara," kata Fadhilah.

Fadhilah menyatakan, kepada segenap masyarakat untuk tidak percaya pada pihak-pihak manapun yang memungut biaya atas nama Paspampres.

"Sekaligus kami menghimbau kepada semua pihak dan masyarakat: Apabila ada oknum TNI atau pihak manapun yang mengatasnamakan Paspampres yang meminta biaya pada acara yang melibatkan Paspampres untuk melaksanakan pengamanan, mohon untuk melaporkan pada kami atau institusi Paspampres, guna pencegahan terjadinya penyimpangan," kata Fadhilah.

Tonny dalam kesempatan sebelumnya mengatakan uang untuk Paspampres itu dikeluarkannya sebanyak dua kali sepanjang 2017. Tonny menyebut uang yang diberikan kepada Paspampres itu berasal dari setoran kontraktor yang disimpan di ransel di rumahnya. Uang-uang itu sudah disita KPK.

"Dari saya, dari kontraktor, dari macam-macam itu, yang di rumah itu," kata Tonny. (fjp/fjp)