"Saya ingin menanyakan, saya tidak bermaksud mempersoalkan yang sudah ke sana. Saya berkewajiban ingatkan masalah ini, ke depan saya sampaikan kalau kelak suatu hari di periode ke depan seorang ketum bisa dinonaktifkan hanya dengan rapat pleno. Itu mari kita pikirkan," ujar Priyo.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Rapimnas Golkar di Gedung JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Priyo juga menyinggung mekanisme pengangkatan Airlangga melalui forum rapat pleno. Meski begitu, ia menghormati hasil rapat pleno diDPP Golkar 13 Desember kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Posisi ketum istimewa, dia satu satunya posisi tunggal yang dipilih secara langsung seluruh peserta munaslub. Kemarin Pak Novanto dipilih berdasarkan munas luar biasa oleh seluruh peserta yang memiliki hak suara, bukan tingkat pusat saja," paparnya.
Priyo mengatakan, posisi ketum adalah jabatan strategis. Sehingga penentuan ketum harus berdasarkan mekanisme munaslub.
"Kelak suatu hari posisi ketum hanya karena perbedaan pandangan kemudian di Pleno ketum dikeroyok satu satunya dan diputuskan untuk dinonaktifkan," kata Priyo.
"Menurut pandangan saya khusus ketum pastilah harus lewat jalan satu satunya adalah harus tanyakan pada munas atau munas luar biasa," imbuhnya.
Menurut Priyo, Golkar akan mengalami kemunduran bila penonaktifan ketum hanya lewat rapat pleno di DPP. Untuk itu dia menganjurkan agar dibuka kompetisi dalam munaslub.
"Saya tidak tahu Golkar kembali ke zaman baheula dulu atau kemudian ingin memberikan membangun suatu demokrasi yang baru. Kalau saya menganjurkan kita bangun suatu demokrasi yang baru. Siapapun terpilih ketumnya, itu punya legitimiasi yang kuat," tuturnya.
![]() |
Airlangga menerima masukan Priyo. Ia mempersilakan pemilihan ketum melalui tata cara yang berlaku.
"Memang kita proses menuju munas pada malam hari. Kita buka hak suara. Saya pikir Pak Priyo nanti bisa sampaikan di munas," kata Airlangga. (dkp/elz)