"Untuk Dukcapil, percepat untuk urusan e-KTP yang saya kira tiap tahun lebih dari 1,5 juta warga kita masuk usia dewasa, harus punya e-KTP," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
"Dukcapil monitor terus, karena 2 tahun ke depan sudah masuk tahun politik di mana fungsi e-KTP sangat penting," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan proyek e-KTP yang sempat terhambat selama 1,5 tahun karena dirjen saat itu tidak berani menandatangani proyek tersebut.
"Banyak yang ngadu soal e-KTP itu habis. Ya kalau (blangko) habis, segera Pak Dirjen, jangan takut-takut buka tender. Jangan sampai kayak kemarin, 1,5 tahun terhambat. Sampai 1,5 tahun terhambat itu kenapa? Ternyata Pak Yuswandi takut mau teken karena dia mau pensiun. Takut kalau nanti ada apa-apa setelah dia pensiun. Kan pusing juga begitu," ujarnya.
Bila keraguan menangani proyek ini berlanjut, kata Tjahjo, justru warga yang akan merugi. Tjahjo meminta jajarannya tetap bekerja sesuai aturan.
"Pak Yuldan juga sama nih, agak takut-takut juga. Kalau Dirjen dan Sekjennya takut-takut, ya yang rugi masyarakat. Contoh 1,5 tahun waktu itu terhambat ya karena dua pejabat ini nggak berani teken. Kalau nggak ada masalah ya nggak apa-apa kan? Saya nggak ikut campur, yang penting tender terbuka," sambungnya. (fdn/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini