Ada Orang Tua Antivaksin, Ini Respons Menkes

Ada Orang Tua Antivaksin, Ini Respons Menkes

Eva Safitri - detikNews
Senin, 11 Des 2017 15:49 WIB
Menkes Nila Moeloek bicara soal KLB difteri. (Bil Wahid/detikcom)
Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan korban difteri kebanyakan anak-anak yang tidak mendapat vaksin atau vaksinnya tidak lengkap. Dia pun menyayangkan hal ini.

Nila menggelar jumpa pers setelah melihat pasien diduga difteri di RSPI Sulianti Saroso, Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, Senin (11/12/2017). Dia ditanya wartawan soal adanya orang tua yang anti terhadap vaksin.

"Mari kita lihat dengan perhitungan yang baik sekali. Kalau yang antivaksin yang terkena dirinya sendiri, kalau sampai meninggal tentu itu urusan dia. Tetapi kalau misalnya keluarga itu menularkan kepada orang lain? Ini yang terjadi," kata Nila.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nila kemudian bicara soal upaya outbreak response immunization (ORI) yang dilakukan pemerintah akibat ancaman difteri yang mewabah di sejumlah daerah di Indonesia. Difteri mewabah karena banyaknya anak yang tidak divaksin.

Menkes Nila Moeloek Sambangi RSPI Sulianti Soeroso melihat pasien diduga difteriMenkes Nila Moeloek menyambangi RSPI Sulianti Soeroso melihat pasien diduga difteri. (Rengga Sancaya/detikcom)

"ORI ini bayangkan, kita harus kasihkan ke seluruh anak sampai di bawah usia 18 tahun di sekolah, madrasah, pesantren, di tempat kerja, dan sebagainya. Ini ongkosnya harus kita perhitungkan. Memang vaksinnya gratis, tapi gratis artinya pemerintah yang bayar, yang beli," jelas Nila.


Nila juga menyebut ini bukan hanya soal biaya vaksin yang harus dikeluarkan pemerintah. Tenaga kesehatan yang bekerja juga harus diperhitungkan. Selain itu, keluarga yang anaknya terkena difteri jadi tidak produktif karena pekerjaannya terganggu.

"Kita lihat berapa tentunya keluarga yang dirugikan, orang tua menjadi tidak produktif. Coba semua diperhitungkan," kata Nila.

"Kalau yang sudah terkena (difteri) harus diberikan anti-difteri serum (ADS). Ini nggak murah ya. Ini masih impor, kita nggak bisa buat. Rata-rata 1 orang bisa kena Rp 4 juta. Kalau perawatan tadi kami coba hitung-hitung 1 orang bisa kena Rp 10 juta," sambung Nila.

Ada informasi ketersediaan ADS ini minim. Saat dimintai konfirmasi, Nila menepis. "ADS-nya kita usahakan. Kami mendapat kabar dari Bio Farma mereka bisa menyediakan. Insyaallah," ujar Nila.

Kembali terkait vaksin, Nila mengingatkan orang tua memberi anak imunisasi, termasuk imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT). Apalagi biaya yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemenkes untuk imunisasi ini tidak sedikit.


"Saya kira cukup besar ya (anggaran vaksin). Kalau mau dibilang ya triliun barang kali, Rp 1,6 triliun kata Pak Sekjen (Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo, red), besar lho ini. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemerintah sudah memberikan, dimanfaatkan," ujar Nila. (hri/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads