Dikritik soal Mutasi Pati Jelang Pensiun, Ini Jawaban Jenderal Gatot

Depok - Mutasi yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terhadap 85 perwira tinggi (pati) TNI jelang masa pensiunnya menuai kritik. Gatot dinilai telah berpolitik.

Menjawab hal tersebut, Gatot membantah keras-keras tudingan tersebut. Ia menyebut, mutasi 85 pati sudah berdasarkan prosedur.

Baca juga: Jelang Pensiun, Jenderal Gatot Mutasi 85 Perwira TNI

"Kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu legalitasnya saya hitung. Prosedurnya saya hitung, landasan konstitusinya saya hitung," ujar Gatot di Lapangan Markas Kostrad Divisi I Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).

Gatot mengatakan, mutasi 85 pati telah diketahui pemerintah seperti Menko Polhukam Wiranto, Kemenhan, hingga BNPT. Tanggal 4 Desember, Gatot menggelar rapat terkait mutasi 85 pati yang dihadiri oleh KSAD Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga KSAL Laksamama Ade Supandi.

Baca juga: Pergantian Panglima, Jenderal Gatot: Saya Tak Diberi Tahu Presiden

"Setelah itu tanggal 4 Wanjakti dihadiri oleh saya, KSAD, KSAL, KSAU Pak Hadi sendiri hadir, Wakabin, Wakil Gubernur Lemhanas, Sekretaris Menko Polhukam, Inspektorat TNI dan Bais. Di situlah kami rapat," terang Gatot.

Hasil rapat menyepakati bahwa 85 pati dimutasi. Tiba-tiba, Gatot dihubungi Mensesneg Pratikno bahwa Presiden Jokowi sudah mengajukan Hadi ke DPR sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Setelah pemberitahuan itu, Gatot menghadap Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Ia mendapat amanat dari Jokowi.

Baca juga: Mutasi Pati TNI Jelang Pensiun, Jenderal Gatot Dinilai Tak Etis

"Besoknya siang-siang saya menghadap Presiden, ada Wakil Presiden. Ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Pesan beliau bahwa di medsos jangan mengeluarkan apa-apa, jaga nama baik. Siap saya laksanakan, tetapi yang ini sudah tanggal 4. Dalam konteks ini, maka saya tidak akan melaksanakan sertijab dengan keputusan yang ada," urai Gatot.

Gatot menyerahkan kepada Hadi apabila nama pati yang dimutasi tak sesuai keinginannya. Ia juga enggan menanggapi terkait tudingan yang dialamatkan kepada dirinya.

Baca juga: Setara: Jenderal Gatot Gemar Tampil sebagai Selebriti Politik

"Walaupun Pak Hadi sudah paraf juga, diberikan kesempatan begitu beliau menjabat, lihat lagi keputusan ini. Ya mungkin beliau bilang 'ah ini nggak pas', ya itu urusan beliau. Saya berikan kesempatan bahwa surat ini masih utuh," terang Gatot.

Sebelumnya, manuver Gatot memutasi 85 pati jelang pensiun dikritik. LSM Imparsial meminta Gatot tak membuat kebijakan strategis menjelang masa pensiunnya pada Maret 2018.

Baca juga: Manuver Jenderal Gatot Rombak Formasi TNI Jelang Pensiun Dikritik

"Di tengah proses pergantian Panglima di DPR, sebaiknya Panglima saat ini, Jenderal Gatot, tidak membuat kebijakan strategis karena sebaiknya di tengah proses transisi manajerial dan Panglima sebaiknya menyiapkan bahan yang cukup untuk ditindaklanjuti Panglima baru sehingga bahan itu cukup untuk menciptakan transformasi TNI yang modern," ujar Direktur Imparsial Al Araf kepada wartawan, Rabu (6/12). (dkp/tor)