RUU Antiterorisme Molor, Anggota Pansus Beri Tudingan ke Pemerintah

Jakarta - Paripurna DPR RI mengesahkan perpanjangan waktu pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pansus RUU Terorisme punya penjelasan terkait mengapa revisi UU No 15 tahun 2003 ini tak kunjung selesai dibahas.

"Pansus terorisme hari ini akan diperpanjang karena tunggu kesiapan pemerintah untuk membahasnya. Kenapa? Seluruh substansi sudah sama-sama kita setujui antara pemerintah dengan DPR. Jadi, sudah tak ada lagi yang mentok," ujar anggota Pansus RUU Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Menurut Bobby, perpanjangan waktu ini tak lepas dari faktor pemerintah. Dikatakan Bobby, pemerintah butuh waktu untuk penyelarasan RUU Terorisme dengan UU lain yang beririsan.

Baca juga: Lagi, DPR Perpanjang Pembahasan RUU Antiterorisme

"Pemerintah masih perlu waktu sinkronisasi harmonisasi dengan UU lain, contoh keterlibatan TNI. TNI sudah diatur dalam UU 34/2004. Pemerintah sedang mencari cara bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU ini," ungkap anggota Fraksi Golkar itu.

Dilanjutkan Bobby, Pansus RUU Antiterorisme meminta satu kali masa sidang lagi. Setelah menargetkan RUU bisa selesai Oktober lalu, pembahasan RUU Antiterorisme ditarget rampung pada Januari 2018.

Baca juga: Pansus Terorisme Kunker ke AS, Apa yang Dikerjakan?

"Dalam paripurna ini kita minta tambahan satu kali masa sidang lagi, jadi kira-kira Januari. Kalau bisa diselesaikan pemerintah sudah tak masalah, jadi nggak ada lagi perbedaan tarik ulur, tinggal harmonisasi dan sinkronisasi," jelas Bobby.

Pembahasan RUU Antiterorisme sudah beberapa kali diperpanjang. Mulai dari tahun lalu pada Kamis (15/12/2016), kemudian Kamis (6/4/2017), September lalu, hingga pada sidang paripurna hari ini. (gbr/elz)