Trump Tunda Keputusan Soal Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda keputusan soal apakah dia akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana. Penundaan ini diputuskan di tengah berbagai peringatan dari sekutu dan telepon dengan para pemimpin dunia.

Disampaikan Gedung Putih, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (5/12/2017), bahwa Trump akan melewatkan batas waktu untuk keputusannya memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Negara-negara sekutu memberikan peringatan 48 jam terkait rencana pemindahan itu.

Sejauh ini, Trump belum mengambil keputusan akhir menyangkut isu yang menggemparkan dunia ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu juru bicara Gedung Putih, Hogan Gidley, menuturkan kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One bahwa pengumuman soal keputusan itu akan diambil 'dalam beberapa hari ke depan'. Trump baru saja kembali dari kunjungan ke Utah, AS.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 1995, Kongres AS meloloskan undang-undang yang mengatur kebijakan AS untuk memindahkan Kedubes-nya ke Yerusalem. Undang-undang ini juga berarti dukungan simbolis bagi Israel, dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dunia internasional hanya mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel.

Batas waktu bagi Trump untuk menandatangani 'surat pernyataan' atau waiver yang isinya mengabaikan penerapan undang-undang itu, telah dekat. Surat pernyataan itu harus diperbarui setiap enam bulan. Terakhir kali Trump menandatanganinya pada Juni lalu.

"Presiden telah jelas dalam isu ini sejak awal: Ini bukan persoalan apakah (Kedubes AS akan dipindahkan), ini persoalan kapan," tegas Gidley dalam pernyataannya.

Sejumlah pejabat senior AS sebelumnya menyebut Trump akan merilis 'perintah sementara' untuk menunda pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem, meskipun dia bersikeras untuk telah melakukan pemindahan itu di masa mendatang sesuai janji kampanyenya.

Namun sejumlah pejabat AS lainnya menyebut Trump kemungkinan besar akan menyampaikan pidato publik pada Rabu (6/12) yang isinya secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu tentu akan mendobrak kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade terakhir dan berpotensi memicu konflik baru di Timur Tengah.

Ditambahkan para pejabat AS yang enggan menyebut namanya itu, bahwa belum ada keputusan akhir yang diambil oleh Trump.

Peringatan datang dari negara-negara sekutu AS soal isu ini. Salah satunya dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang memperingatkan Trump bahwa status Yerusalem harus diputuskan dalam 'kerangka perundingan antara Israel dan Palestina'. Di dalam negeri sendiri, Trump didorong untuk segera mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dorongan muncul dari kalangan konservatif AS.

(nvc/rvk)