KPK Segera Pastikan Ada-Tidaknya Perintah Zumi Zola di Kasus Suap

Jakarta - KPK segera memastikan ada-tidaknya perintah Gubernur Jambi Zumi Zola terkait dugaan suap RAPBD Jambi 2018. Pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka akan dilakukan untuk mencari tahu tentang hal itu.

"Ini juga masih dalam pengembangan, apakah ada perintah khusus atau tidak. Kita belum bisa memastikan," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

Basaria menyebut pemeriksaan terhadap para tersangka akan dilakukan untuk menentukan arah pengembangan kasus ini. KPK berharap kepastian ada-tidaknya perintah Zumi Zola segera ditentukan.

"Kita harapkan sesegera mungkin memastikan apakah ada perintah atau tidak," ucap Basaria.

Baca juga: Duit Suap Pemprov Jambi agar Anggota DPRD Hadiri Pengesahan APBD

[Gambas:Video 20detik]

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (28/11) kemarin. Dari OTT, diamankan duit Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 6 miliar.

Duit suap ini diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit 'ketok'. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov soal duit pelicin itu.

KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin. (nif/idh)