Darurat Bencana, Puan Pastikan Pos Kesehatan Siaga di Pengungsian

Jakarta - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyampaikan pemerintah telah mengantisipasi situasi darurat bencana di sejumlah daerah. Kesiapan meliputi penanganan pengungsi hingga layanan imigrasi bagi warga negara asing (WNA).

Puan mengatakan, pelayanan kesehatan di tempat-tempat pengungsian sudah disiapkan. Proses belajar-mengajar juga masih bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah terdekat.

"Layanan imigrasi bagi WNA yang berada di kawasan wisata Gunung Agung juga sudah disiapkan," kata Puan usai rapat tingkat menteri (RTM) tentang siaga darurat banjir dan tanah longsor, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).

"Intinya adalah kesiapan dari semua kementerian lembaga berkaitan dengan antisipasi banjir longsor di daerah yang terdampak serta erupsi Gunung Agung di Bali," imbuhnya.

Terkait masih banyaknya wisatawan dan WNA yang tertahan di Bali karena dampak erupsi Gunung Agung, Puan mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM untuk menyiapkan exit pass. Exit pass itu akan diberikan selama seminggu.

"Kemudian juga sudah berkoordinasi dengan Menkum HAM, akan diberikan exit pass selama seminggu bagi pengungsi WNA yang memang tidak bisa melanjutkan penerbangan atau kepulangannya ke negara masing-masing. Bagi wisatawan yang butuh transportasi penghubung bisa menghubungi posko pelayanan erupsi Gunung Agung di Terminal 2 Bandara I Gusti Ngurah Rai," jelas Puan.

Puan berharap status erupsi Gunung Agung tidak mengalami peningkatan. Sehingga, tidak mengakibatkan penurunan investasi dan pariwisata di Bali

"Gunung Agung juga kami sudah siapkan semua hal yang kemudian jika dari posisi awas ini meningkat, juga jangan sampai evakuasi dan lainnya juga kami sudah siapkan dan antisipasinya semoga Gunung Agung tidak akan parah posisinya," tuturnya.

Rakor ini dihadiri Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, Kepala BNPB Willem Rampangile dan perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya.

(adf/idh)