.webp)
Kepala Imigrasi Kelas I Malang Novianto Sulastono mengatakan, Timpora kecamatan merupakan turunan dari Timpora di atasnya.
"Untuk Jawa Timur telah ada 568 TIMPORA, dan tim ini berjalan mengacu amanat undang-undang dan sangat strategis," ujar Novianto dalam sambutan pembukaan Pembentukan Timpora Kabupaten Malang di Hotel Atria Jalan Letjen Sutoyo, Rabu (29/11/2017).
Menurut Novianto, Timpora kecamatan sangat strategis karena secara administrasi bisa menjangkau pendataan orang asing di wilayahnya.
Karena saat ini, tak dipungkiri banyak orang asing datang dengan tujuan wisata, bekerja, maupun keperluan lain, yang semuanya butuh diawasi.
"Karena Kabupaten Malang cukup banyak menarik kunjungan orang asing dengan beragam profil, wisata, bekerja, ataupun menikah, dan belajar," kata Novianto.
"Di satu sisi ada positifnya, di sisi lain juga bisa memungkinkan adanya penyalahgunaan tinggal, terorisme, narkoba maupun perkawinan campuran bersifat semu," tegas Novianto.
Dia berharap ada sinergi antar lembaga yang tergabung dalam Timpora, sehingga fungsi pengawasan bisa maksimal.
Sementara Bupati Malang Rendra Kresna menuturkan, sebagai destinasi tujuan wisata, Kabupaten Malang sangat banyak dikunjungi wisatawan asing. Tahun 2016 saja, setidaknya ada 126 ribu wisman berkunjung ke tempat-tempat wisata andalan Kabupaten Malang.
"Tahun ini (2017) bisa diprediksi jumlahnya bertambah. Melihat juga Bali tengah dilanda erupsi Gunung Agung. Karena Kabupaten Malang punya banyak destinasi wisata terbaik yang tak dimiliki daerah lain," terang Rendra usai membuka acara.
Namun Rendra berharap, Timpora bekerja tak berlebihan, hingga justru membangun image negatif bagi pariwisata ataupun investasi di Indonesia.
"Pengawasan jangan sampai keliru, dipandang berlebihan sehingga image buruk malah muncul. Dan target kunjungan wisata 16 juta wisman oleh pemerintah tak tercapai," beber Rendra.
Rendra berharap, Timpora mampu bekerja demi menegakkan NKRI, menjunjung aturan keimigrasian, kewarganegaraan sampai juga mampu menjaga hubungan bilateral dan multilateral.
"Bila terdeteksi ada pelanggaran segera dikoordinasikan dengan aparat. Karena sebagai daerah kunjungan wisata, akan banyak orang berdatangan dengan segala keperluannya," pungkas Rendra. (iwd/iwd)
