Seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (29/11/2017), AS bersama Jepang dan Korea Selatan (Korsel) dengan cepat meminta digelarnya sidang khusus untuk membahas peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) Korut yang paling baru. Terlebih, pemerintah Jepang menyebut rudal itu jatuh di perairannya, mungkin di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Anggota DK PBB dijadwalkan akan menghadiri sidang tersebut pada Rabu (29/11) sore waktu setempat. Mereka sebelumnya telah menjadwalkan diskusi untuk membahas kemajuan penerapan rentetan sanksi yang menargetkan memutus aliran dana untuk program militer Korut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak November 2016, DK PBB menjatuhkan larangan ekspor batu bara, besi, timbal, tekstil dan makanan laut. DK PBB juga memasukkan sejumlah perusahaan dan individu asal Korut ke dalam daftar hitam sistem finansial global.
Tidak hanya itu, negara-negara dilarang mempekerjakan tenaga kerja asal Korut. Kemudian aktivitas perdagangan minyak dari China juga dihentikan.
"Masih ada ruang untuk langkah-langkah baru. Kita akan lihat," ucap Duta Besar Italia untuk PBB, Sebastiano Cardi, kepada wartawan.
Di bawah resolusi PBB, Korut dilarang mengembangkan rudal dan senjata nuklir. Namun rezim komunis itu berargumen bahwa persenjataan mereka dibutuhkan untuk pertahanan diri melawan AS yang keji.
Peluncuran rudal ICBM jenis baru, Hwasong-15, pada Rabu (29/11) waktu setempat merupakan yang pertama dalam dua bulan terakhir. Peluncuran rudal ini juga mengakhiri harapan digelarnya perundingan diplomatik dengan Korut.
(nvc/ita)











































