Sekda DKI: Dana Hibah Tidak Dicairkan Jika Datanya Palsu

Jakarta - Anggaran dana hibah dalam rancangan APBD 2018 banyak disorot. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan dana hibah yang bermasalah tidak akan dicairkan meski sudah masuk dalam APBD.

"Itu ada beberapa saringan pada saat penganggaran, mau mengeksekusi. Kalau ternyata datanya salah pada saat mengeksekusi, Pak Michael (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nggak cairin. Walau sudah dianggarkan masih bisa tidak dicairkan kalau datanya aspal (asli tapi palsu)," kata Saefullah di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017).

Baca juga: Pemprov DKI Beri Hibah ke 104 Organisasi, Menwa Dapat Rp 1 M

Saefullah mengajak warga ikut mengawasi anggaran yang ada di RAPBD 2018. Dia mengatakan Pemprov DKI juga terus melakukan pengawasan dalam penganggaran tersebut.

"Ya diawasi semua boleh awasi yang pengawasan melekat, struktural, boleh melakukan," tuturnya.

Baca juga: Lulung Percaya Anies soal 104 Penerima Hibah: Bukan Balas Budi

Saefullah terus mendorong agar RAPBD segera disahkan. Menurutnya, anggaran harus segera disahkan pada akhir bulan ini untuk menghindari sanksi Kemendagri.

"(Pembahasan RAPBD) kalau saya sih maunya cepat. Orang mendagrinya sekarang di PP harus begitu. kalau ini telat itu sanksi akan diberlakukan. Kalau dulu kan peringatan kalau sekarang ini sudah betul-betul efektif. Harus selesai di November ini. Bukan hanya Provinsi DKI tapi provinsi lain harus," tuturnya.

Dalam draf RAPBD DKI Jakarta 2018, ada 104 badan atau organisasi yang akan mendapatkan dana hibah. Dari 104 itu, di antaranya KONI DKI Jakarta Rp 20,6 miliar, KNPI Rp 1,9 miliar, Laskar Merah Putih Rp 500 juta, dan Komando Resimen Mahasiswa Jakarta Raya Jayakarta Rp 1 miliar.

(fdu/idh)