"Nggak. Bagaimana balas budi, ini kan pemerintah. Semua masyarakat ada kesadaran menggunakan hak suaranya memilih apa yang bisa dipilih," ucap Lulung saat ditemui di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).
Lulung menyebut 104 organisasi ini mendapat bantuan melalui proses seleksi proposal ke Badan Kesatuan dan Politik DKI Jakarta. Barulah kemudian dianalisis untuk memastikan badan atau organisasi tersebut bukan fiktif. Setelah melalui proses seleksi, barulah diputuskan apakah lembaga tersebut layak menerima dana hibah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PPP ini berpendapat selama ini Pemprov DKI Jakarta kurang memperhatikan keberadaan badan atau organisasi yang ada di Ibu Kota. Maka, wajar anggaran hibah untuk badan atau organisasi teralokasi dalam RAPBD 2018.
"Selama ini kan dia tidak ada perhatian dari pemerintah. Dia punya struktural sampai tingkat kelurahan, bahkan sampai ada yang di tingkat RT. Kalau menurut saya, wajarlah dia diberikan apresiasi. Asal selamanya bisa dipertanggungjawabkan," terang dia.
Dalam draf RAPBD DKI Jakarta 2018, ada 104 badan atau organisasi yang akan mendapatkan dana hibah. Dari 104 itu, di antaranya KONI DKI Jakarta Rp 20,6 miliar, KNPI Rp 1,9 miliar, Laskar Merah Putih Rp 500 juta, dan Komando Resimen Mahasiswa Jakarta Raya Jayakarta Rp 1 miliar. (zak/ams)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini