Jelang Periode I Habis, Ini Catatan Arief Hidayat di Mata ICW

Jakarta - Hakim konstitusi Arief Hidayat, akan berakhir masa jabatannya untuk periode pertama pada April 2018 mendatang. Indonesia Corruption Watch (ICW), memiliki catatan bagi Arief jelang masa akhirnya sebagai hakim konstitusi.

"Sejak Arief Hidayat menjabat sebagai Ketua, Koalisi Selamatkan MK sekurangnya mencatat 5 putusan MK yang berpotensi mengancam pemberantasan korupsi. Pertama, perluasan objek praperadilan. Kedua, mantan narapidana dapat mengikuti Pilkada. Ketiga, larangan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Keempat, mantan terpidana korupsi dapat mengikuti Pilkada di Aceh. Kelima, penghapusan pidana permufakatan jahat dalam perkara korupsi," ujar Koordinator Bidang Hukum ICW, Emerson Yuntho, dalam keterangannya kepada detikcom, Senin (27/11/2017).

Baca juga: Gerindra Ungkap Ketua MK Gencar Lobi-lobi Fraksi di DPR

Baca juga: Gerindra Persoalkan Uji Kelayakan Ketua MK Arief Hidayat

ICW juga menilai, fungsi pengawasan internal MK di era Arief juga buruk. Hal ini ditandai oleh OTT KPK pada tahun 2017 yang menangkap hakim konstitusi Patrialis Akbar karena menerima suap oleh pihak yang terkait dengan permohonan uji materi UU di MK.

Arief pernah dijatuhi hukuman etik terkait skandal memo untuk kerabatnya di Kejaksaan. Arif terbukti memberikan katebelece, atau selembar kertas yang ditulisnya pada 16 April 2015. Nota itu ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan yang saat itu dijabat Widyo Pramono.

ICW juga meminta kepada DPR untuk melakukan proses fit and propper test secara terbuka. Selain itu, proses fit and propper harus melibatkan pihak eksternal.

"Keberadaan calon tunggal hakim MK yang akan dipilih Komisi Hukum DPR memunculkan kecurigaan adanya kongkalikong antara calon dengan DPR. Padahal sebelumnya pada tahun 2014 , proses dilakukan secara terbuka, melibatkan tim pakar atau tim panel dan calonnya lebih dari dari satu orang," tuturnya.

(rvk/asp)