Gerindra Ungkap Ketua MK Gencar Lobi-lobi Fraksi di DPR

Jakarta - Masa kerja Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi akan berakhir pada April 2018. Fraksi Gerindra menuding Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melakukan lobi-lobi kepada semua fraksi agar bisa kembali menjadi hakim konstitusi untuk periode kedua.

Wakil Ketua Komisi III sekaligus anggota Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan uji kepatutan dan kelayakan Arief diwarnai lobi-lobi agar bisa terpilih kembali. Lobi-lobi ini disebutnya terkait KPK.

"Walaupun sebelumnya memang Pak Arief gencar juga lobi-lobi gitu loh. Lobi-lobi dengan alasan dia ingin diperpanjang karena mendekati partai-partai dengan argumentatif kalau dia nggak terpilih, nanti yang gantiin dia Saldi Isra. Saldi Isra itu dianggap pro-KPK," terang Desmond.

Baca juga: Gerindra Persoalkan Uji Kelayakan Hakim MK Arief Hidayat

Saldi Isra merupakan salah satu dari sembilan hakim konstitusi. Jika Arief tidak lagi terpilih sebagai hakim konstitusi, Saldi memang berpeluang menjadi Ketua MK, sama seperti 7 hakim konstitusi lainnya.

"Jadi ada suatu nuansa politik yang hari ini kalau itu memilih Pak Arief lagi, gitulah," tutur Desmond.

Periode Arief sebagai hakim konstitusi akan berakhir pada April 2018. Berdasarkan UU, dia masih bisa menjabat hakim konstitusi satu periode lagi untuk 5 tahun ke depan.

Desmond J Mahesa. (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom).

Uji kelayakan dan kepatutan Arief untuk bisa terpilih kembali sebagai hakim konstitusi sedianya digelar hari ini. Namun menurut Desmond ada missed prosedur di Komisi III. Dia menuding Wakil Ketua Komisi III lainnya, Trimedya Panjaitan mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan Arief tanpa prosedur yang benar.

"Ini kan lucu, Pak Arief Hidayat di-proper. Kan harusnya Komisi III rapat dulu, pleno menentukan apakah Pak Arief Hidayat itu diperpanjang atau tidak," tukasnya.

"Kesimpulannya Arief Hidayat kalau diperpanjang tidak perlu juga di-proper, tiba-tiba Trimedya (Wakil Ketua Komisi III lainnya) langsung mem-proper. Jadi ada sesuatu yang kesalahan prosedur yang harus diperbaiki oleh Komisi III," imbuhnya. (elz/tor)