.webp)
Budi Karya menggelar acara rapat dengan para delegasi Indonesia di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Minggu (26/11/2017) petang. Turut hadir dalam rapat ini jajaran petinggi Kemenhub dari Ditjen Perhubungan Laut dan jajaran KBRI London yang dikoordinir Wakil Dubes Adam Mulawarman Tugio.
Delegasi Indonesia ini akan hadir dalam pencalonan Indonesia sebagai Dewan IMO Kategori C periode 2018 - 2019 pada sidang IMO Assembly ke-30. Rangkaian sidang akan dimulai tanggal 27 November hingga 6 Desember 2017 di kantor IMO, di kawasan Lambeth, London.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Menhub Budi Karya menggelar acara rapat dengan para delegasi Indonesia di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. (Fajar Pratama-detikcom) |
Budi Karya mengatakan, ada satu pencapaian Indonesia yang bisa dijadikan modal untuk tetap bertahan sebagai anggota dewan IMO. Pencapaian itu terkait dengan keberhasilan dalam pembenahan pelabuhan Tanjung Priok.
"Di Priok kita sudah hasilkan kerjasama dengan kapal-kapal yang besar. Itu sebuah prestasi atas hasil kepercayaan. Selanjutnya kita butuh Priok bisa mengerjakan dengan cepat dan murah, dan kita akan membuat petugas di Priok bisa melakukan itu," kata Budi Karya yang baru tiba di London pada Minggu siang ini.
Rapat pada malam ini membahas secara teknis mengenai lobi-lobi yang sedang dan akan terus dilakukan Indonesia untuk bisa mempertahankan status anggota IMO. Tim dari Kemenhub dan KBRI London serta instansi lainnya akan terlibat dalam lobi-lobi ini.
"Peranan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris sangat besar dalam ikut menyukseskan penggalangan dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 telah dilakukan, termasuk pendekatan diplomasi yang dilakukan bersama-sama kementerian dan lembaga terkait lainnya. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris dan jajarannya. Selain itu, penggalangan dukungan dari negara-negara anggota IMO perlu dilakukan bersama agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO kategori C yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 nanti," tutur Budi Karya.
Wakil Dubes RI untuk Adam Tugio mengatakan lobi-lobi akan dilakukan di berbagai sesi. Mulai dari pengiriman reminder bagi negara yang belum memiliki posisi sampai lobi di sela-sela sidang IMO.
"Lobi dengan tetap menjaga posisi tawar Indonesia," kata Adam.
 Foto: Menhub Budi Karya menggelar acara rapat dengan para delegasi Indonesia di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. (Fajar Pratama-detikcom) |
Hadir dalam rapat persiapan dimaksud adalah Wakil Sekretaris Kabinet, Ratih Nurdiati, Plt. Sekretaris Utama Bakamla, Marsma TNI Widiantoro, Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Adam Mulawarman Tugio, Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (purn) Marsetio, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional, Dewa Made J. Sastrawan dan para perwakilan dari Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait seperti Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Pushidros TNI AL, Badan keamanan Laut (Bakamla), Atase Perhubungan RI untuk London, Simson Sinaga, PT. Pelindo II, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Pelni, PT. Pertamina Shipping, DPP INSA dan DPP APTPI.
IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.
Apa pentingnya menjadi anggota IMO? Sebagai anggota, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal di bidang transportasi laut. Bahkan Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional.
Indonesia 'berkompetisi' untuk mempertahankan anggota kategori C. Kategori ini terdiri dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Pada periode 2015-2017 ini, negara anggota IMO kategori C adalah Australia, Bahama, Belgia, Cile, Siprus, Denmark, Mesir, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta, Meksiko, Maroko, Peru, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki.
Sedangkan dewan IMO Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, yaitu China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Korea, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Untuk Dewan IMO Kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam penyelenggara jasa perdagangan lewat laut atau International Seaborne Trade, yaitu Argentina, Bangladesh, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, dan Swedia. (fjp/nvl)
