Kemendagri Minta DKI Rasional soal Anggaran Tim Gubernur dan Kolam

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov DKI Jakarta rasional soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Rasionalisasi RAPBD DKI 2018 termasuk soal anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Anies Baswedan yang lebih dari Rp 28 miliar.

"Kalau ada hal signifikan ya, misalnya yang Saudara persoalkan, pengangkatan 74 anggota TGUPP, ini kan jadi satu hal luar biasa karena semula maksimum 15 dari Pergub 411/2016 kemudian melompat jadi 74, sehingga implikasnya menjadi anggaran melompat jadi 28,9 M," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono alias Soni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

"Ini saya kira perlu dirasionalisasi," tegas Soni.

Baca juga: Jumlah Tim Gubernur Anies Disoal, Sumarsono: Sebaiknya Revisi Pergub

Selain anggaran TGUPP Gubernur DKI Anies, Soni meminta anggaran rehabilitasi kolam di kompleks DPRD DKI Jakarta dikaji ulang. Soni, sekali lagi, meminta anggaran semacam ini diputuskan serasional mungkin.

"Kolam dirasionalisasi. Apa iya Rp 620 juta? Saya kira perlu dicek kembali kebutuhan tersebut," ucap Soni.

Baca juga: Ini Air Mancur DPRD DKI yang Bakal Direhabilitasi Senilai Rp 620 Juta

Soni menegaskan Kemendagri akan mengontrol APBD DKI Jakarta 2018. Pengamat, kata Soni, pasti turut melihat perkembangan pembahasan tersebut.

"Jadi saya kira masih ada yang melakukan kontrol, termasuk para pengamat kebijakan publik tentu akan mengontrol APBD DKI Jakarta yang luar biasa besarnya, Rp 72 T," ucap Soni. (gbr/tor)