Novanto Tetap Ketum, Akom Sebut Suara Milik DPD Golkar

Jakarta - Posisi ketua umum (Ketum) Partai Golkar digoyang sejak Setya Novanto ditahan KPK. Namun hasil pleno DPP Golkar menegaskan belum memberhentikan Novanto dari posisi itu.

Politikus senior Golkar Ade Komarudin (Akom) menyebut urusan itu sudah ada mekanisme partai. Menurutnya, kepentingan partai harus didahulukan.

Baca juga: Disebut Jadi Kandidat Ketua DPR Gantikan Novanto, Akom: Tak Elok

"Kita serahkan mekanisme organisasi. Kemarin kan sudah rapat pleno ya, tunggu saja putusan organisasi," ucap Akom di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Akom mengatakan pleno merupakan salah satu instrumen tertinggi dalam mengambil keputusan di Golkar. Tentunya, hasilnya menurut Akom perlu dihormati.

Baca juga: Novanto Masih Ketum Golkar, Wasekjen Sebut Ada DPD I Ingin Munaslub

"Rapat pleno itu instansi cukup tinggi mengambil keputusan. Setelah rapim itu rapat pleno. Di atas rapim ya munas. Jadi harus diikuti saja mekanisme organisasi dengan baik, di samping, tentu, kepentingan partai untuk survive harus dipikirkan dengan baik," ucap Akom.

Terlepas dari itu, ada dorongan agar Golkar menggelar munaslub (musyawarah nasional luar biasa) untuk mencari pengganti Novanto. Akom menyebut DPD I dan II Partai Golkar yang memiliki suara di munaslub.

"Kita serahkan kepada semua teman-teman pemilik suara di DPD I dan DPD II. Yang mereka itu menyadari benar setahu saya partai ini harus kokoh dan siap," ujar Akom.

Baca juga: Setya Novanto: Ditahan, Tidur Terus tapi Menolak Dicopot

Akom meminta pengurus atau kader Golkar harus solid dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019. Apalagi Golkar sudah mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden 2019.

"Partai sekarang harus solid melakukan konsolidasi agar kompak sebentar lagi Pileg dan Pilpres. Pilpres sudah memilih Pak Jokowi jauh-jauh hari itu harus diperjuangkan agar menang kembali. Kalau partai tidak kompak tidak harmonis pasti nanti kurang maksimal membantu pemenangan Pak Jokowi," jelas Akom. (fai/dhn)